Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menggandeng aparat kepolisian menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada desa fiktif meminta sejumlah anggaran kepada pemerintah pusat.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya telah menerjunkan penyidik KPK yang berada di wilayah tersebut untuk ikut mengusut dugaan kasus permintaan dana desa untuk desa tak berpenghuni.
"KPK sudah kerja sama dan sudah disidangkan Korodinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)," ujar Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Baca: Mahfud MD Minta Masyarakat Hargai Keputusan Jokowi Belum Terbitkan Perppu KPK
Diketahui, polisi telah mengungkap sebanyak 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terkait permintaan dana kepada pemerintah pusat.
Menurut Syarif, KPK akan mengikuti proses pengungkapan kasus tersebut yang telah ditangani kepolisian hingga ada keputusan tetap dari pengadilan.
"(KPK) memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus dan berkekuatan hukum tetap," kata Syarif.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Mendes PDTT Abdul Bantah Menkeu Ada Aliran Dana ke Desa Siluman
Dia mengaku mendapat laporan bahwa ada sejumlah desa fiktif yang mencoba mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.
"Karena kemarin kami mendengar dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," ucap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).
Meski begitu, Sri Mulyani belum bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait adanya desa gaib yang tiba-tiba muncul tersebut, dirinya bersama dengan Kementerian terkait sedang melakukan investigasi terkait hal ini.
"Kami akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa dan pengurusnya dan lain-lain," ujar Sri Mulyani.
Kerahkan pendamping desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan pendamping desa untuk terjun melakukan verifikasi terkait dugaan desa 'siluman'.