Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mengatakan kekacauan yang terjadi saat ini mengenai polemik anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2020 dimulai ketika William mengunggah temuannya di media sosial.
Hal tersebut dikatakan Taufiq dalam acara Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (6/11/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah sebelumnya menuturkan pendapatnya mengenai kinerja TGUPP terhadap temuan angka yang aneh dalam APBD DKI Jakarta 2020.
Menurutnya, mengukur kinerja TGUPP dengan bagaimana polemik mengenai APBD ini menjadi ramai diperbincangkan dan penuh tanda tanya karena banyak anggaran yang tidak masuk akal.
"Kalau menurut saya, kalau mau ngukur kinerja TGUPP sebenernya gampang. Dari kerancuan APBD ini kan berarti tidak bisa menopang pak Gubernur sendiri gitu," tutur Ima.
Taufiq menuturkan kekacauan atau kesalahpahaman yang sedang terjadi saat ini karena William menyebarkan yang bukan konsumsi publik.
Karena anggaran aneh di dinas pendidikan yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar masih berupa rancangan.
Taufiq berpendapat, tidak menjadi masalah jika yang diunggah oleh William melalui media sosial merupakan anggaran yang sudah final.
"Kalau Ima bilang ini kekacauan anggaran, sebenarnya kekacauan atau missleading ini dimulai ketika bung William mengupload sesuatu yang sebenarnya bukan konsumsi publik," terang Taufiq.
"Kalau saja yang diupload itu RKPD, KUA-PPAS yang memang sudah final, saya pikir tidak akan terjadi seperti itu," tambahnya.
Meski demikian, Taufiq menghargai tindakan William yang dianggap sebagai bentuk pengawalan.
Namun Taufiq juga menjelaskan seharusnya William ketika mengunggah temuan tersebut menyertakan proses penganggaran.
"Saya sangat menghargai apa yang dilakukan bung William, itu bagian dari ingin melakukan pengawalan terhadap proses penganggaran," jelas Taufiq.
"Cuma seharusnya, William juga menjelaskan secara utuh tentang bagaimana proses penganggaran, tahapan-tahapannya, dan juga sistem dummies yang hari ini dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta."