Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antiradikalisme Haidar Alwi menilai pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah terhadap penyebaran radikalisme di masjid.
Berdasarkan pengamatannya, saat ini penyebaran radikalisme masih marak.
Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pihak-pihak yang menjual atribut organisasi terlarang di Indonesia yakni Hizbut Tahrir Indonesia di kawasan masjid khususnya saat salat Jumat.
"Jangan sampai kita terlena bahwa masjid sudah beres dari radikalisme. Itu sebenarnya pembicaraan persis seperti yang terjadi di Irak dan Suriah sebelum mereka dihancurkan oleh ISIS. Mereka juga bilang bahwa masjid sudah aman dari radikalisme," kata Haidar usai diskusi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).
Baca: Sosiolog UI Sebut Larangan Bercadar dan Celana Cingkrang Sebagai Kebijakan Konyol
Ia pun mengaku tidak sependapat dengan pernyataan yang menyebut 99,9 persen masjid dan musala di Indonesia sudah terbebas dari radikalisme.
"Saya tidak begitu setuju dengan perkataan Pak Jusuf Kalla bahwa di masjid-masjid itu sudah terbebas dari radikalisme," kata Haidar.
Baca: Haidar Alwi Minta Polemik Pelarangan Cadar dan Celana Cingkrang Dihentikan
Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menyebut sebagian besar masjid dan musala yang ada di Indonesia cenderung aman dari radikalisme.
"Yang saya katakan tadi ada hampir 1 juta masjid dan musala (di Indonesia). Tidak mungkin sejuta ini terpapar. Mungkin ada satu, dua, atau empat orang yang bicara radikal. Tapi ada 1 juta masjid dan musala, 99,9 persen itu aman," kata Jusuf Kalla di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (9/11/2019).
Hentikan polemik celana cingkrang
Pegiat antiradikalisme, Haidar Alwi, menilai polemik soal pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang untuk Aparatur Sipil Negara harus dihentikan.
Terlebih, menurutnya upaya pemberantasan radikalisme akan sulit jika dimulai dari hal-hal yang bisa diperdebatkan misalnya terkait penggunaan celana cingkrang dan cadar di lingkungan pemerintahan.
Meskipun ia setuju terkait dengan pelarangan tersebut, tetap dalam penerapannya pemerintah harus melakukan secara bertahap.
Baca: Anis Matta Akui Dirikan Partai Gelora Karena Ada Konflik Dengan PKS
"Jadi stop dulu. Polemiknya stop dulu. Kita usaha benahi dulu sistem, hukumnya, kita benahi baru masuk ke situ," kata Haidar usai diskusi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).