Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Nasdem bersama Ketua Umumnya Surya Paloh diprediksi akan menjadi 'bad boy' bagi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin di periode 2019-2024.
Jadi walau masih berada di dalam pemerintahan, partai itu akan justru jadi pengganggu dari dalam.
Analisa itu disampaikan Ilmuwan Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menanggapi rangkaian manuver Partai Nasdem.
Baca: Anies Baswedan Beri Sambutan di Kongres Nasdem, Surya Paloh Ungkap Alasan Undang Gubernur Jakarta
Baca: Jokowi Sindir Pelukan Surya Paloh dan Sohibul, Ini Penjelasan Istana
Terakhir, usai publisitas berangkulan dengan Presiden PKS Shohibul Iman yang sempat dicandai Presiden Jokowi, Nasdem menghadirkan Anies Baswedan di acara partainya.
Di acara partai itu pula, Surya Paloh membuat sejumlah pernyataan pedas yang diduga terhadap rekan koalisinya.
Walau melancarkan berbagai serangan tersebut, Surya Paloh dan Nasdem dinilai masih akan tetap berada di dalam koalisi Jokowi.
Sebab akan sangat merugikan jika Nasdem keluar dari koalisi Jokowi.
Namun, Nasdem takkan menjadi pendukung yang loyal seperti di periode sebelumnya.
"Walaupun Nasdem ada di koalisi Jokowi, namun Nasdem sepertinya akan jadi anak nakal, 'bad boy'. Akan banyak mengkritik Jokowi dan kebijakan-kebijakannya dari dalam koalisi," kata Ujang Komarudin, Minggu (10/11/2019).
"Dan di saat yang sama, walau ada dalam barisan koalisi Jokowi, Nasdem akan mencari teman dari pihak oposisi," ujar Ujang.
Lalu mengapa Nasdem dan Surya Paloh sampai setega itu?
Menurut Ujang, yang dilakukan itu karena Surya Paloh merasa kecewa dengan Presiden Jokowi.
Khususnya karena Jokowi dianggap tak konsisten dalam pemilihan Jaksa Agung.
"Jaksa Agung yang tadinya kader Nasdem. Saat ini posisinya diberikan ke PDIP. Nasdem juga kecewa. Dalam penyusunan kabinet. Surya Paloh tak diajak bicara. Dan Nasdem dapat jatah 3 menteri yang tidak strategis," ujar Ujang.
Kekecewaan lainnya Nasdem terhadap Jokowi, lanjut Ujang, adalah karena Jokowi mengajak Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan lawan di Pilpres lalu, justru diberi posisi menteri pertahanan.
"Masuknya Gerindra telah merubah peta politik internal koalisi Jokowi," imbuhnya.