News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi

Jokowi Minta Tito Tangani Pemda Agar Satu Arah dengan Pemerintah Pusat

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin gelar rapat terbatas (ratas) perdana di Kantor Presiden, Jakarta (30/10/2019)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan khusus kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terkait penciptaan lapangan kerja di setiap wilayah.

Jokowi meminta Tito untuk menata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar tidak ada kebijakan yang berlawanan satu dengan lainnya.

"Pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, dilihat betul supaya semuanta satu garis beririnfan dalam cipta lapangan kerja," ucap Jokowi dalam rapat terbatas Program Cipta Lapangan Kerja di kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Antara gubernur, bupati, walikota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja," sambung Jokowi.

Baca: Gibran Rakabuming: Kalau Dinasti Politik Saya Minta Jadi Menteri

Menurut Jokowi, hal tersebut dapat terealisasi jika reformasi birokrasi maupun regulasi yang dilakukan pemerintah pusat, dijalankan juga oleh pemerintah daerah.

"Apa yang dilakukan ditingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten, kota. Baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah," papar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh menterinya untuk saling berperan dalam menyiapka sumber daya manusia yang berkualitas.

Baca: Evaluasi Pilkada Langsung, Bamsoet: Lebih Banyak Manfaat atau Mudaratnya?

"Ini akan menjadi kunci negara kita bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi SMK politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan," ucapnya.

"Kartu pra kerja sistem manajemen semuanya harus disiapkan, sehingga pada saat Januari (2020) dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital mudah dikontrol mudah dimonitor," sambung Jokowi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini