Baca tanpa iklan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tidak masalah jika politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi direksi pada salah satu BUMN.
Ia menilai Ahok sebagai sosok profesional untuk mengelola BUMN dan bukan sekadar politikus.
“BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga ditemui di rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Baca: Dipanggil Menteri BUMN, Ahok Jadi Dirut PLN atau Pertamina?
Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.
“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom. Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya.
Baca: Erick Tohir Ajak Ahok Masuk BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN: Minta Pak Ahok untuk Bantu Kita
Sebelumnya diketahui Ahok menemui Menteri BUMN Erick Thohir.
Usai menemui Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Ahok mengaku diminta untuk dilibatkan dalam salah satu BUMN.
Ahok pastikan terima tawaran jadi bos BUMN
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.
"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).
Baca: Bertemu Erick Thohir, Ahok Mengaku Bakal Masuk di Salah Satu BUMN
Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.
Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.
"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung. Tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.