Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung masyarakat.
"Setuju dengan pendapat Pak Jokowi. Demokrasi dengan Pilkada langsung menghasilkan Kepala Daerah yang kuat karena tidak diangkat DPRD," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Selasa (12/11/2019).
Baca: Peluk Erat Surya Paloh saat Penutupan Kongres Nasdem, Jokowi Akui Cemburu pada Presiden PKS
Melalui Pilkada langsung, kata dia, publik akan mendapat banyak tawaran tokoh berkualitas.
Apalagi, kata dia, jika Jokowi mendorong menurunkan persyaratan pendaftaran dari 20 persen menjadi 7-10 persen.
Baca: Elite PKS Tak Khawatir Anis Matta dan Fahri Hamzah Bikin Partai Gelora
"Bila itu yang terjadi, maka akan mendonamisasi dan meningkatkan kualitas kompetisi kita. Hasilnya publik akan mendapatkan Kepala Daerah berkualitas," jelas anggota Komisi II DPR RI ini.
Kata Jokowi soal Pilkada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan, dilakukan secara langsung atau dipilih masyarakat melalui pencoblosan.
"Presiden Jokowi mengatakan Pilkada provinsi, kabuparen, kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurut Fadjroel, pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan cermin kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita reformasi pada 1998.
"Jadi yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan saja (bukan sistem pemilihannya)," ucap Fadjroel.
Baca: Komisi II DPR Belum Terima Dokumen Resmi Evaluasi Pilkada
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.
Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).
"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.
Sebagai mantan Kapolri ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.
Baca: Ciptakan Pemerataan, Jokowi Minta Ada Terobosan Sistem Pendidikan
"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," katanya.
Tito berpandangan bahwa mudarat Pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari Pilkada langung.
Baca: Jokowi Minta Program Kartu Pra Kerja Direalisasi Awal 2020
"Laksanakan riset akademik. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan Pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaiamana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin," kata Tito.