TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menjadi petinggi satu diantara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kabar ini muncul seusai Ahok terlihat menyambangi Kantor Kementrian BUMN pada Rabu (13/11/2019).
Hal ini memunculkan tanggapan dari Parpol hingga Istana Negara.
Partai politik Gerindra mengkritik adanya pengangkatan Ahok menjadi Bos BUMN.
Gerindra mengungkit lagi dua kasus yang sempat menyeret Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
Ahok dinilai memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelasi penyelesaiannya.
Tak lain kasus yang dimaksud adalah dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras serta kasus pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta.
Kritik ini disampaikan Gerindra melalui akun Twitter @Gerindra.
"Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir," tulisnya di Twitter.
Menurut partai Gerindra, pemimpin BUMN merupakan individu yang memiliki integritas, kapabilitas dan rekam jejak yang jelas.
Pada pukul 12.35 WIB unggahan di akun Twitter @Gerindra tersebut sudah dihapus.
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)