Sri Mulyani berharap, adanya peningkatan alokasi dana untuk desa tidak lagi sampai ke desa fiktif.
Melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat langsung.
Tak hanya dana desa saja, diharapkan masyarakat juga dapat merasakan DAK (Dana Alokasi Khusus).
"Kami berharap dengan anggaran yang lebih tinggi seperti dana desa, DAK itu mereka bisa betul-betul bisa dirasakan masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Mengingat anggaran di Pemerintah Daerah seharusnya langsung mengalir ke masyarakat.
Hingga saat ini, Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait desa fiktif tersebut.
Saat ini, Menteri Keuangan tengah merapikan data base dana desa dan penyalurannya.
Dalam hal ini, Sri Mulyani dibantu oleh Mendagri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
"Ini kan audit aja kami lihat. Kami lihat berdasarkan report kemudian verifikasi berapa jumlahnya," ujar Sri Mulyani yang dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya, keberadaan desa fiktif disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan.
Hal ini diketahui Sri Mulyani saat ada pihak yang melaporkan temuan tersebut setelah pemilihan Kabinet Indonesia Maju.
Kemudian, Sri Mulyani mulai menemukan desa-desa tak berpenghuni yang diduga menerima anggaran pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Desa fiktif menjadi ramai diperbincangkan banyak pihak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut angkat bicara terkait munculnya desa tak berpenghuni itu.
Jokowi memerintahkan untuk segera menangkap desa-desa fiktif tersebut.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk terus mengusut temuan desa tak berpenghuni yang telah menyerap dana desa.
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Mutia Fauzia)