Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Selepas meresmikan jalan Tol Trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada Jumat (15/11/2019), Presiden Joko Widodo langsung menjajal jalan tol yang hingga saat ini merupakan ruas jalan tol terpanjang di Tanah Air.
Presiden dan rombongan memutuskan untuk menuju Bandar Udara Radin Inten II melalui jalur darat menyusuri ruas jalan tol dengan panjang keseluruhan mencapai 189,2 kilometer itu.
Jarak dari gerbang tol KM 240 yang merupakan lokasi peresmian dengan bandara kurang lebih 155 kilometer.
Baca : Kabar Buruk PSI, Begini Nasib Wiliam Aditya yang Unggah Anggaran Siluman Pemerintahan Anies Baswedan
Tak sampai dua jam, Presiden dan rombongan telah tiba di bandara.
"Setelah meresmikan tadi tentu saja saya ingin mencoba kualitas dari jalan tol. Tadi saya mencoba kira-kira 150 kilometer, enggak ada dua jam sudah sampai di sini (bandara)," ujarnya.
Ruas Terbanggi Besar hingga Kayu Agung tersebut rencananya baru akan beroperasi pada esok hari di mana pengelola ruas tersebut akan menggratiskan layanan selama 30 hari ke depan.
Presiden menyampaikan, ruas jalan tol tersebut nantinya juga akan terhubung hingga Palembang.
Apabila sudah terhubung, waktu tempuh dari Lampung menuju Palembang yang biasanya berkisar antara 10 sampai 11 jam dapat berkurang secara signifikan.
Baca: Jokowi Unggah Potret Cucu Ketiga, Begini Ungkapan Bahagia untuk Adik Jan Ethes, La Lembah Manah
Baca: La Lembah Manah Cucu Ketiga Jokowi, ini 5 Fakta Menariknya, Arti Nama hingga Makna Weton Kelahiran
Baca: Simak Arti Nama 3 Cucu Presiden Jokowi, Jan Ethes Srinarendra, Sedah Mirah, dan La Lembah Manah
"Saya hanya ingin mengingatkan saja, dari Lampung ke Palembang biasanya ditempuh 10 sampai 11 jam. Sekarang 3 sampai 3,5 jam sudah sampai. Memang kecepatan, efisiensi, itu akan muncul kalau jalan-jalan tersambung," ucap Presiden.
Jokowi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jalan tol juga dilakukan secara paralel di wilayah lainnya termasuk Sulawesi dan Kalimantan.
Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah tengah membicarakan soal skema pendanaan yang sesuai baik itu menggunakan APBN maupun melibatkan pihak swasta.
"Tadi kita juga bicara soal skema pendanaan yang akan kita ambil sehingga ini pengerjaannya bisa paralel dari Aceh, Lampung, di tengah, di ujung barat, di ujung timur, semua tersambung," tuturnya.
"Bukan masalah di konstruksi dan lain-lain. Sekarang pembebasan lahan memiliki pola yang cepat. Asal skema pendanaannya ketemu, sudah bisa cepat. Bisa paralel," tandasnya.