Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menyebut paham radikalisme tidak hanya berada di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja.
Menurutnya, paham radikalisme telah masuk ke institusi negara seperti Polri.
Tak hanya itu, ia menyebut paham radikalisme telah menyebar ke beberapa kementerian dan lembaga.
Namun, dengan kadar yang berbeda-beda.
Baca: Soal Wacana Ahok Jadi Bos BUMN, Deddy Sitorus Singgung Kasus Korupsi Petinggi PLN: Bocor Sana-sini
Hal itu disampaikan Suhardi usai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
"Sekarang gini, jangankan BUMN semuanya ada kok, Polisi aja ada kok Polwan saya ngomong sama Polri. Tapi tebal-tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda. Tapi sudah di mana saja," kata Suhardi.
Suhardi mengatakan, pihaknya telah memetakan lingkungan mana saja yang telah terpapar paham radikalisme.
Meski demikian, Suhardi enggan membeberkannya.
Baca: Polri Terbitkan Peraturan Kode Etik Baru, Polisi Hedon dan Pamer Kekayaan di Medsos Bisa Kena Sanksi
"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang ngggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu. Semuanya tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan jati diri," ucap Suhardi.
Selain itu, Suhardi mengaku banyak melaporkan situasi dan kondisi terkini soal radikalisme kepada Mahfud MD.
"Ya saya melapor, kan saya di bawah koordinasi beliau. Saya melaporkan situasi dan sebagainya, itu kewajiban saya," jelasnya.
Baca: Episode Pro-Kontra, Gelanggang Baru Ahok
Dikabarkan sebelumnya, Tim Dentasem Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris yang diketahui merupakan karyawan PT Krakatau Steel.
Seorang karyawan BUMN itu ditangkap bersama tiga terduga teroris lainnya pada Rabu (13/11/2019) lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri menyatakan bakal memecat karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditangkap Densus 88 Antiteror jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.
"Apabila secara hukum, yang bersangkutan terbukti bagian dari aksi teror maka serta merta orang tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Kementerian BUMN, hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini," kata Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (15/11/2019).