Menteri Desa Abdul Halim Dicecar soal Dana Desa dan Desa 'Siluman'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Agenda tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Abdul Halim memaparkan beberapa isu strategis yang saat ini dihadapi Kemendes PDTT.

Beberapa diantaranya mengenai kurang optimalnya konektivitas intra dan antarperdesaan dengan pusat pertumbuhan.

Ia mengatakan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan yang unggul hingga investasi produk unggulan di perdesaan masih rendah.

Baca: Sri Mulyani Cairkan Dana Desa Rp 52 Triliun, Termasuk ke Desa Fiktif

Pengelolaan lingkungan hidup di pedesaan masih kurang optimal serta kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.

"Selain itu, kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital," kata Abdul saat menyampaikan pemaparan di depan anggota Komisi V DPR.

Setelah menyampaikan pemaparan, beberapa anggota Komisi V menyoroti keberadaan 'desa siluman' atau desa fiktif yang dinilai menyedot dana desa.

Baca: Dirjen Kemendagri Jelaskan Tuduhan 56 Desa Fiktif di Kabupaten Konawe

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan, mengaku terganggu dengan isu tersebut yang kini tengah menjadi pembahasan media nasional.

"Soal dana desa saya yakin ini enggak ada desa siluman. Desa-desaan saja yang dibuat siluman, cuma ada 50 kepala keluarga, ya gimana ini pak menteri," kata Irwan.

Ia menjelaskan, jika ada isu mengenai desa siluman atau desa fiktif yang diikuti wacana Kemendes PDTT menyetop sementara dana desa maka harus dicermati bersama.

Ia tak mau wacana itu menjadi pintu masuk merasionalisasikan dana desa yang sebenarnya masih kurang.

Baca: Heboh Temuan Desa Fiktif, ICW Beberkan Data Ratusan Kasus Korupsi Anggaran Desa

Irwan lalu menyarankan Mendes PDTT untuk tidak hanya fokus pada anggaran, tapi juga fokus kepada kebijakan.

Ia menuturkan saat ini masih banyak desa-desa yang berada dikawasan hutan, dalam kawasan konservasi, serta dalam kawasan hutan lindung.

Desa-desa semacam itu tidak bisa mendapatkan dana desa lantaran terdaftar sebagai tanah negara. Tak hanya itu, ada juga tanah transmigrasi yang banyak dirampas oleh perkebunan dan pertambangan.

"Ini juga harus diselesaikan, karena bapak juga punya jalur koordinasi dengan kementerian lainnya," kata dia.

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra Eddy Santana juga memberikan komentar terkait dana desa tersebut.

Baca: Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar: Pak Jokowi Tahu Saya Wong Ndeso

Ia menilai dana desa itu lebih baik dioptimalkan untuk membangun desa.

"APBN itu dana desa juga harus dilakukan untuk membangun desa. Ini jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu, dana desa harus mampu bangun desa," kata Eddy.

Kemudian tanggapan datang dari anggota Komisi V fraksi PKB Irmawan.

Ia meminta Mendes untuk mengklarifikasi isu desa fiktif.

"Supaya ini tidak jadi beban Kemendes hal ini perlu diluruskan bahwa memang desa fiktif ini tidak ada. Mungkin kalau penduduknya minim ada," ujarnya.