Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ditunjuk jadi komandan penanganan radikalisme dan terorisme.
Ia menuturkan, pemerintah tengah mengupayakan imunisasi antiradikalisme dan terorisme kepada masyarakat, dari sejak PAUD hingga perguruan tinggi.
"Kita melakukan imunisasi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme itu melalui pendidikan sejak PAUD sampai perguruan tinggi," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Ma'ruf mengatakan, imunisasi antiradikalisme-terorisme juga perlu dilakukan komprehensif semua pihak termasuk organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan (ormas) dan media massa.
"Ya karena penanggulangan terorisme itu harus menyeluruh. Dari hulu ke hilir dan menyangkut berbagai aspek," ucapnya.
Sementara ditataran pemerintahan, Ma'ruf menambahkan, penanganan terorisme dan radikalisme juga melibatkan Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian, yang sebelumnya hanya berada di bawah Kemenko Polhukam.
"Jadi hampir seluruhnya akan kita koordinasikan secara menyeluruh. Sehingga penangannanya tak hanya satu sisi. Dan kita harapkan nanti leading sector nya itu BNPT yang mengkoordinasi," imbuhnya.
Diketahui pada rapat pada Jumat (15/11/2019) lalu, rapat penanganan terorisme dan radikalisme digelar di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dari hasil rapat disepakati, penanganan terorisme dan radikalisme kini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perwakilan Kemenko Polhukam, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.
"Ini kemudian kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung Wapres. Selama ini kan koordonasinya di bawah satu menko, Menko Polhukam," ujar Tito.