Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai wajar jika ada penolakan dari masyarakat Papua terkait ide pemekaran Provinsi Papua.
Hal tersebut ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa Trans 7, Rabu (20/11/2019).
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak pernah mengusulkan atau dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam perencanaan tersebut.
Irma Suryani Chaniago mengatakan, wajar jika ada sebagian masyarakat Papua yang tidak menyetujui ide pemekaran tersebut.
"Kalau kemudian dikatakan ada sebagian dari masyarakat di Papua yang katanya menolak, saya kira itu hal-hal wajar saja," ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Najwa Shihab.
Menurutnya, demi kesejahteraan dan pemerataan di Papua, langkah dari pemerintah ke depannya perlu didukung.
"Presiden kan tidak bisa memuaskan semua masyarakat, yang menerima atau menolak, namun demi kesejahteraan di Papua, demi pemerataan juga di Papua, kenapa tidak," ungkapnya.
Irma menambahkan, langkah baik dari pemerintah tidak harus selalu ditolak dan dinilai buruk.
"Tidak boleh juga kita defense (pertahanan) untuk mengatakan bahwa hal-hal baik yang dikatakan oleh pemerintah itu selalu kita hajar," kata dia.
Ia menilai perlunya memberi sambutan yang baik untuk hasil kerja dari pemerintah, namun jika langkah pemerintah salah, perlu untuk diberi kritikan.
"Kalau pemerintah betul berilah apresiasi, kalau salah, baru kita hajar, seperti itu menurut saya," lanjutnya.
Dalam acara bincang Mata Najwa itu, hadir pula Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, dan Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar
Fadjroel mengatakan, pernyataan Tito Karnavian itu hanya sebuah usulan.