Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPP BM PAN) menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta Selatan pada 28 sampai 29 November 2019.
Rencananya, banyak agenda yang akan dibahas dalam rapimnas baik mengenai Kongres PAN maupun isu nasional lainnya.
Baca: Dosen Dicopot Dari Jabatannya Setelah Ungkap Ada Mahasiswa Unej Terpapar Radikalisme
Sekretaris Jenderal BM PAN, Achmad Qayyimel Alofi mengatakan rapimnas ini tujuannya konsolidasi organisasi untuk menyatukan seluruh barisan BM PAN demi menjaga kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam berbagai dinamika politik, baik internal maupun eksternal.
"Sikap BM PAN terhadap Kongres PAN yang digelar Maret tahun 2020, adalah tetap pada semangat menegakkan kehormatan partai yang searah dengan cita-cita dan harapan pendiri partai, ayahanda Amien Rais. Dalam rangka mewujudkan cita-cita sosial PAN," kata Alofi dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/11/2019).
Di samping itu, Alofi mengatakan BM PAN akan menyoroti tiga hal dalam rapimnas nanti yakni soal deradikalisasi, reformasi birokrasi dan penyelesaian terhadap stagnasi ekonomi.
Soal deradikalisasi, kata dia, pemerintah harus menjelaskan secara adil terminologi radikalisme.
Sehingga, jangan sampai deradikalisasi ini hanya dialamatkan ke kelompok agama atau khalaqah agama dan pada akhirnya umat atau kelompok agama tertentu tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan.
"Karena, setiap saat merasa diintai oleh aparat dengan tudikan radikalisme atau identik dengan simbol-simbol radikalisme yang dilabelkan," jelas dia.
Selanjutnya, Alofi mengatakan BM PAN meminta pemerintah lebih fokus pada fungsi pelayanan birokrasi dan prestasi serta prestasi melalui penyerapan anggaran yang produktif.
"Ini lebih baik ketimbang ikut bermain-main dalam teori konspirasi," katanya.
Kemudian, Alofi mengatakan sebaiknya pemerintah fokus pada masalah stagnasi ekonomi, menggenjot pertumbuhan ekonomi agar tidak terkoreksi oleh kondisi ketidakpastian global dan perang dagang.
"Serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, dimana berdampak pada penyerapan tenaga kerja domestik agar pasar tenaga kerja kita tidak didominasi oleh TKA," ujarnya.
Baca: Dede Yusuf: Pendidikan Menjadi Unsur Penting Membentengi Radikalisme
Alofi menambahkan BM PAN juga akan mendorong kader-kader terbaik untuk ikut dalam suksesi kepemimpinan di daerah masing-masing melalui momentum Pilkada 2020, baik sebagai calon gubernur, calon bupati atau walikota.
"Sejak Pemilu 2009-2019, BM PAN telah memasok kader-kader potensial dalam jabatan pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif. Dari sekian kader-kader yang ikut dalam kontestasi Pilkada dan maupun pemilu legislatif, banyak yang terpilih baik sebagai bupati/walikota dan DPR RI/DPRD," tandasnya.