Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyampaikan bukan tugas Staf Khusus Presiden untuk membuat sebuah kebijakan.
Ahmad Baidowi menilai Staf Khusus Presiden hanya mempercepat komunikasi antara presiden dengan masyarakat.
Selain itu, Staf Khusus Presiden juga bertugas mempercepat kebijakan presiden.
"Staf khusus itu tidak bisa membuat kebijakan, dia hanya mempercepat komunikasi, mempercepat akselerasi kebijakan," ujar Ahmad Baidowi di Studio Kompas TV Selasa (26/11/2019) dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Bisa jadi dalam proses komunikasi, tapi dalam mengambil keputusan tentu menteri dan sebagainya," lanjutnya.
Politisi PPP ini mengatakan, Staf Khusus Presiden membantu Presiden Jokowi menyederhanakan peraturan di Indonesia yang terlalu panjang alurnya.
"Saya sepakat, karena kadang birokrasi kita terlalu njelimet (sulit), maka Pak Jokowi mencoba menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain menjadi satu kesatuan," jelasnya.
Ia menyampaikan, peraturan birokrasi di Indonesia yang sulit menyebabkan investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia.
"Berdasarkan penelitian, lambatnya investor masuk ke Indonesia karena faktor perizinan, karena terbentur regulasi," ungkap Ahmad.
Sementara itu, Mardani Ali Sera yang turut hadir dalam acara Kompas Petang mengatakan akan memberi dukungan jika Jokowi membuat reformasi birokrasi.
"Pak Jokowi saya dukung untuk membuat reformasi birokrasi, kan isunya mau memangkas jalur birokrasi," ungkap Mardani.
Menurutnya, Jokowi harus mulai berani untuk memangkas birokrasi dan mengambil kebijakan di periode keduanya ini.
"Ayo Pak Jokowi, beliau sudah dua periode, ambil kebijakan berani dan strategis. Buat reformasi birokrasi yang memangkas, sehingga kita bisa belajar," jelas Mardani.
Dalam acara tersebut, Ahmad Baidowi menilai sistem birokrasi Indonesia mempunyai alur yang panjang.
Sehingga presiden meminta bantuan Staf Khusus Presiden untuk mendapat masukan dari masyarakat lebih cepat.
"Presiden kalau melalui jalur birokrasi panjang sekali rutenya. Tapi kalau dengan stafsus ditunjuk datang ke elemen-elemen masyarakat, maka presiden akan mendapatkan input saat itu juga," ujar Ahmad.
Mardani Ali Sera mengatakan, memang presiden bisa mendapat masukan lebih cepat namun bisa timbul masalah baru.
Menurutnya, Staf Khusus Presiden yang turun ke masyarakat bisa jadi lewat jalur yang tidak resmi.
"Bisa kita cepat dapat, tapi juga bisa menimbulkan komplikasi, misalnya dari jalur resminya tidak seperti itu, mana yang harus diambil," kata Mardani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk 14 Staf Khusus Presiden, tujuh di antaranya dari kalangan milenial.
Jokowi mengatakan nantinya Staf Khusus Presiden tersebut akan membantu Jokowi memberikan gagasan-gagasan inovatif untuk membangun Indonesia ke depan.
Dikutip dari YouTube Kompas TV Kamis (21/11/2019), Jokowi memperkenalkan tujuh Staf Khusus Presiden dari kalangan anak muda atau milenial kepada publik di Istana Merdeka.
"Sore hari ini saya mengenalkan Staf Khusus Presiden yang baru, yang tugas khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi ingin tujuh staf khusus ini menemani dirinya dan memberikan gagasan-gagasan yang baru.
"Ketujuh anak muda ini akan menemani harian saya, mingguan, bulanan dengan memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif," ujarnya.
Ia menginginkan gagasan yang belum ada sebelumnya dengan tujuan untuk memajukan Indonesia.
"Sehingga kita bisa mencari cara-cara baru yang out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita," jelas Jokowi.
Dirinya berharap staf khusus dari kalangan milenial ini bisa menjadi jembatan dirinya dengan anak muda Indonesia.
Selain itu, Jokowi ingin mereka juga bisa menjadi penghubung dirinya dengan para santri dan anak-anak muda berprestasi asal Indonesia yang menetap di luar negeri.
"Saya juga minta mereka menjadi jembatan saya dengan anak-anak muda, para santri muda, para diaspora yang tersebar di berbagai tempat," lanjutnya.
Daftar tujuh Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial:
1. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise
2. Aminuddin Ma’ruf, Mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Periode 2014-2017.
3. Adamas Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru.
4. Ayu Kartika Dewi, Perumus Pergerakan Sabang Merauke.
5. Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur.
6. Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta.
7. Gracia Billy Mambrasar, Pemuda asal Papua yang mendapatkan. beasiwa di Universitas Oxford
Selain itu, ada tujuh tambahan Staf Khusus Presiden, yaitu:
1. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi)
2. Sukardi Rinakit, intelektual (Staf Khusus Presiden bidang Politik dan Pers)
3. Arif Budimanta, ekonom Megawati Institute
4. Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PKPI (Staf Khusus Presiden bidang Sosial)
5. Dini Shanti Purwono, Kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard
6. Fadjroel Rachman (Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi)
7. Anggit Nugroho (Staf Pribadi Presiden)
(Tribunnews.com/Nuryanti)