Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV dengan memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot kecerdasan buatan.
Wacana tersebut Jokowi sampaikan dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Dilansir Kompas TV, pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan.
"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi seperti yang diberitakan Kompas TV.
Jokowi pun menyampaikan, ia telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.
Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.
"Kalau diganti artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.
Menanggapi wacana tersebut, dalam acara 'Sapa Indonesia Malam' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (29/11/2019), seorang Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai wacana itu berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terlebih, Trubus menyebutkan, bagi ASN yang berada di daerah.
"Resistensi pasti ada di daerah karena persepsi yang berkembang kemudian 'saya sebagai ASN akan disingkirkan atau tidak diberi pekerjaan atau saya malah dianggap tak berguna'," jelas Trubus.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo pun langsung menanggapi peryataan Trubus.
Arif menyebutkan, adanya isu tersebut, pihaknya berencana memanggil Men-PANRB untuk memastikan secara detail mengenai rencana presiden.
"Nanti tentu dengan isu ini kami akan segera follow up, kami tindaklanjuti dengan memanggil Men-PANRB, karena ini otoritas beliau, untuk menjelaskan lebih detail, apa yang dimaui oleh presiden," kata Arif.