Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menolak wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Dia menegaskan, Indonesia sudah mengambil keputusan untuk menjalankan sistem politik demokrasi dimana yang berdaulat adalah rakyat.
Karena itu, pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR berarti yang berdaulat adalah MPR.
"Jadi ini merupakan kemunduran demokrasi yang luar biasa karena mengingkari kedaulatan rakyat," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).
Dia menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sudah benar.
"Kalau disana-sini ada kekurangan maka kekurangan inilah yang harus dibenahi, bukan mengganti sistemnya," jelasnya.
Baca: Hidayat Nur Wahid: Indonesia Harus Semakin Serius Membela Palestina
Baca: Akbar Tanjung: Publik Pasti Tolak Pemilihan Presiden Lewat MPR
Dia menjelaskan, selama 53 tahun (1945-1998) sistem pemilihan Presiden oleh MPR semacam panggung sandiwara.
Karena suara rakyat sering dimanipulasi sekelompok orang di MPR untuk kepentingan penguasa. Keputusan MPR bahkan sering berkebalikan dengan kepentingan rakyat.
Inilah yang menurutnya harus ditolak dan sudah menjadi perjuangan rakyat sejak era reformasi untuk mencegah kembalinya pemerintahan otoriter.
Karena itu dia menilai, isu pengembalian otoritas MPR untuk memilih Presiden, perpanjangan periode jabatan Presiden dan menghidupkan kembali GBHN merupakan satu paket sebagai upaya membunuh demokrasi Indonesia yang sudah bertumbuh.
Kalau terus diganggu hal yang demikian maka konsolidasi demokrasi akan semakin lambat atau bahkan akan hancur.
Baca: Universitas Brawijaya Raih Juara Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah MPR 2019
Baca: Jazilul Fawaid: Warganet Agar Sebarkan Nilai-Nilai Empat Pilar
"Jadi sekali lagi, tidak hanya isu pemilihan Presiden oleh MPR, tetapi dua isu lain yang menjadi satu paket harus ditolak," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR.
Hal tersebut disampaikan oleh Said Aqil kepada pimpinan MPR di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Saiq Aqil mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
"Tentang pemilihan presiden kembali ke MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek Cirebon 2012," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menurut Said Aqil, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah para kiai NU.
Pertimbangan NU memberikan usulan itu karena besarnya biaya yang ditanggung akibat pemilihan presiden secara langsung terutama ongkos sosial.
Baca: Agun Gunandjar: Lomba Karya Tulis Ilmiah MPR Buka Peluang Publik Berpikir Tentang Konstitusi Negara
Baca: PBNU Usul Utusan Golongan di Parlemen Kembali Dihidupkan
Dia menyontohkan perselisihan yang terjadi saat Pilpres 2019 lalu. Said Aqil mengatakan tidak seharusnya terjadi pertikaian seperti itu lagi.
"Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," tutur Said Aqil.
"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung gak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?" tambah Said Aqil.
Menurutnya keputusan ini diambil demi persatuan bangsa. Dia memastikan usulan NU tidak terkait dengan kepentingan politik.
"Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," kata Said Aqil.