Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengembalikan pemilihan presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi.
Demikian menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada Tribunnews.com, Minggu (1/12/2019).
"Ingatlah masa dimana kita menginginkan demokrasi yang sempat samar dan dirasa hambar oleh rakyat. Ketika pekik dan jeritan suara kita menggema untuk meminta hak memilih secara langsung calon pemimpin tanah air ini," ujar anggota DPR RI ini.
Dia tidak ingin, bangsa ini seolah lupa betapa sakitnya berpolitik, jika peta pertarungan hanya tersaji di meja para elit.
"Jika suara-suara sumbang untuk membalikan kembali pemilihan umum ada ditangan MPR, maka jelas sekali kita sedang memaksa rakyat untuk hidup dalam kurungan imajinasi mereka lagi," tegasnya.
Akhirnya, kata dia, rakyat hanya mampu berandai setelah kesempatan mereka menjadi sebuah bangkai.
Hinca memahami, betapa mahalnya ongkos politik. Dan betapa sulitnya menyentuh sebanyak-banyaknya calon konstituen dengan biaya yang sedikit.
Namun dia tegaskan, banyak cara untuk memperbaiki itu dan bukan mengembalikan sistem ke pemilihan tidak langsung melalui MPR RI.
"Bisa melalui sistem pembiayaan parpol maupun memperkuat penegakan hukum dlm pengungkapan praktik money politic," jelasnya.
Kembali lagi mengenai adanya wacana pemilihan presiden oleh MPR. Mengapa pemilu disebut sebagai pesta demokrasi?
Itu kata dia, karena ada perayaan disana. Perayaan atas hak yang dipakai rakyat untuk memilih dan perayaan atas hasil kompetisi para kontestan.
"Jika pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR, lantas siapa yang berpesta? Tidak ada yang pantas dirayakan, ketika banyak hak yang dirampas. Jelas sekali, ini adalah sebuah kemunduran yang akan kita sesali kelak," ucapnya.
Untuk itu ia dia mengajak, politisi atau tokoh-tokoh yang menginginkan adanya pemilihan presiden oleh MPR ini kembali berpikir dan mulailah belajar untuk tidak melulu membuat rakyat marah.
"Teman-teman politikus atau tokoh-tokoh yang menginginkan adanya pemilihan presiden oleh MPR ini kembali berpikir dan mulailah belajar untuk tidak melulu membuat rakyat marah. Ayolah," ucapnya.
"Di saat kita dituntut untuk terus menerus melakukan pendidikan politik kepada publik, di saat yang sama pula kita seperti para pendidik yang tidak terdidik. Bila ini terus menjadi polemik, berhati-hatilah," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR.
Hal tersebut disampaikan oleh Said Aqil kepada pimpinan MPR di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019). Saiq Aqil mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
"Tentang pemilihan presiden kembali ke MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek Cirebon 2012," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menurut Said Aqil, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah para kiai NU. Pertimbangan NU memberikan usulan itu karena besarnya biaya yang ditanggung akibat pemilihan presiden secara langsung terutama ongkos sosial.
Dirinya menyontohkan perselisihan yang terjadi saat Pilpres 2019 lalu. Said Aqil mengatakan tidak seharusnya terjadi pertikaian seperti itu lagi.
"Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," tutur Said Aqil.
"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung gak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?" tambah Said Aqil.
Menurutnya keputusan ini diambil demi persatuan bangsa. Dirinya memastikan usulan NU tidak terkait dengan kepentingan politik.
"Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," pungkas Said Aqil.