Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsungatau kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
Menurut Said Aqil, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah para kiai NU.
"Tentang pemilihan presiden kembali ke MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek Cirebon 2012," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Namun hal itui dibantah oleh editor buku hasil Munas Alim Ulama PBNU 2012 Ulil Abshar Abdalla.
Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) itu menegaskan, tidak ada bahasan mengenai pilpres dalam Munas di Cirebon pada 2012 lalu.
"Tidak ada bahasan soal pilpres di Munas Cirebon," ungkap Ulil ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (1/12/2019).
Menurut dia, Munas Alim Ulama NU pada 2012 hanya membahas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dia tehaskan, tidak ada pembahasan mengenai Pilpres dalam Munas tersebut.
"Yang dibahas adalah pilkada. Rekomendasinya adalah pilkada langsung diganti pilkada lewat DPRD," jelas Ulil.
PBNU Usulkan Pemilihan Presiden Dikembalikan ke MPR
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR.
Hal tersebut disampaikan oleh Said Aqil kepada pimpinan MPR di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Saiq Aqil mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
"Tentang pemilihan presiden kembali ke MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek Cirebon 2012," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menurut Said Aqil, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah para kiai NU.
Pertimbangan NU memberikan usulan itu karena besarnya biaya yang ditanggung akibat pemilihan presiden secara langsung terutama ongkos sosial.
Dirinya menyontohkan perselisihan yang terjadi saat Pilpres 2019 lalu. Said Aqil mengatakan tidak seharusnya terjadi pertikaian seperti itu lagi.
"Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," tutur Said Aqil.
"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung gak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?" tambah Said Aqil.
Menurutnya keputusan ini diambil demi persatuan bangsa. Dirinya memastikan usulan NU tidak terkait dengan kepentingan politik.
"Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," pungkas Said Aqil.