Baca tanpa iklan
"Di politik ketentuannya ya itu. Kalau hak politiknya tidak dicabut karena melakukan pelanggaran hukum. Itu boleh-boleh saja."
"Sekarang pertanyaannya hak politik yang bersangkutan (Gibran dan Bobby) dicabut enggak? Kan tidak," katanya.
2. Mardani Ali Sera - Ketua DPP PKS
Melansir Tribunnews, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menghormati keputusan menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution menjadi calon Wali Kota Medan.
Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
"Kalau setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih selama tidak dalam syarat tidak boleh dipilih," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Kendati demikian, Mardani Ali Sera mengingatkan bahaya nepotisme kembali terjadi.
Anggota Komisi II DPR ini tidak ingin dinamika demokrasi kembali seperti di Rezim Orde Baru.
"Tapi kita reformasi itu memerangi nepotisme. Itu saya sedih kalau trennya nepotisme muncul lagi, lebih baik kita coba belajar dari sejarah," ucapnya.
"Saya tidak ingin judgment. Semua orang berhak, kalau sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia, tapi setiap orang punya hak untuk maju gitu," imbuhnya.
3. Andre Rosiade - Wasekjen Partai Gerindra
Politikus Gerindra Andre Rosiade, menyebut wajar kalau ada yang mempertanyakan mengapa Jokowi terkesan membangun dinasti ketika Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming maju Pilkada 2020.
Mulanya Andre mengatakan proses nepotisme yang jadi momok menakutkan itu, sudah tidak ampuh karena zaman ini kondisi di Indonesia sudah jauh berbeda.
Sementara pencalonan diri Gibran dan Bobby sebagai walikota baginya adalah lumrah, keduanya memiliki hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri.
"Menurut saya hal yang lumrah saja kalau setiap orang, warga negara RI punya hak untuk maju dipilih dan memilih. Lagi pula mas Gibran dan Bobby punya hak juga untuk maju menjadi kandidat walikota," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) seperti dikutip TribunJakarta.