"Laporannya memang ada ketidaksesuaian dengan flight approval (FA). Tidak sesuai dengan flight yang ada manifest di dalam flight (penerbangan) itu. Tapi saya belum terima resmi laporannya," ungkap Polana.
Pakar Hukum Minta Penegakan Hukum Harus Segera Dilakukan
Pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih meminta agar kasus penyelundupan yang dilakukan Dirut Garuda tidak berhenti pada pemecatan saja.
Penegakan hukum pidana juga harus segera dilakukan untuk kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar.
"Kalau pemecatan kan hanya urusan tindakan sanksi administrasi. Harus segera dilakukan juga penegakan hukum pidananya, karena itu kan penyelundupan barang mewah," tegas Yenti Garnasih kepada Tribunnews.com, Kamis (5/12/2019).
Menurut Yenti, kasus ini merupakan kasus serius dengan nilai kerugian negara yang tidak sedikit pula.
"Ini penyelundupan barang mewah yang termasuk penyelelundupan phisik artinya memasukan barang tanpa dokumen dari bea cukai. Tentu pihak Bea Cukai harus segera menyidik perkara itu," jelasnya.
(Tribunnews.com/Whiesa/Srihandriatmo Malau) (Kontan.co.id/Grace Olivia) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)