TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Penerbangan, Gerry Soejatman mengatakan kasus penyelundupan motor gede Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara tidak mungkin dilakukan sendiri.
Hal tersebut diungkapkan dalam acara Sapa Indonesia Akhir Pekan yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (6/12/2019).
Gerry Soejatman menjelaskan pasti terdapat oknum yang mendukung tindakan penyalahgunaan wewenang hingga muncul kebijakan yang tidak lazim.
Sehingga proses hukum terkait kasus ini harus dilanjutkan agar terbongkar hingga detail.
Proses hukum yang berjalan diharapkan Gerry dapat mengungkap siapa saja oknum yang ikut andil dalam tindakan penyelundupan barang ilegal tersebut.
"Pasti ada oknum-oknum yang mendukung aksi-aksi atau kebijakan yang aneh, kalau tidakkan tidak mungkin bisa dijalankan," ungkap Gerry.
"Jadi langkah apa yang bisa dilakukan ya memang proses hukumnya kita lanjutkan, harus dilanjutkan."
"Karena dengan itu akan terbuka, jadi kalau memang Direktur Utamanya dikatakan bersalah bisa ditelusuri," imbuhnya.
"Siapa saja yang nurut, siapa saja yang memfasilitasi, dari situ bisa kembangkan lagi."
"Apakah ada hal lain yang bisa tercium oleh pihak penyidik, itu tidak mungkin hanya satu orang," tutur dia.
Gerry Soejatman menuturkan apabila oknum masih ada di dalam tubuh Garuda, ketika terdapat kebijakan yang baru maka oknum tersebut tidak dapat melakukan apapun.
Nantinya para oknum yang merusak sistem di dalam Garuda akan terlihat dengan sendirinya.
Karena menurut Gerry, permasalahan ini harus diusut sampai tuntas agar jajaran pimpinan (Board of Director atau BOD) selanjutnya dapat membawa Garuda ke arah yang lebih baik.
"Jadi mulai dari situ dulu, karena begini kalau misalnya mereka ini masih ada di situ kalau nanti kebijakannya itu wajar mereka tidak bisa berbuat banyak," jelas Gerry Soejatman.
"Mungkin mereka hanya bisa menghalangi, tapikan nanti kelihatan sendiri."
"Kalau misalnya tidak dimulai dengan ini bagaimana jaminan bagi BOD berikutnya," imbuhnya.
Gerry Soejatman juga mengatakan seorang pimpinan harus dapat memiliki integritas agar dapat memberikan contoh bagi bawahannya.
Sehingga apabila pimpinan tersebut melakukan kesalahan, harus dibuka dan diselesaikan.
Gerry mengharapkan pemerintah juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sebuah perusahaan BUMN untuk tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
"Pertama leadership itu harus memberikan contoh, jadi kalau memang leadershipnya bersalah ini harus dibuka," tutur Gerry Soejatman.
"Pemerintah harus tetap mempunyai komitmen untuk menjaga good corporate governence (GCG) BUMN tersebut," tambahnya.
Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), Zaenal Muttaqin mengharapkan pengganti Ari Askhara sebagai Direktur Utama adalah pemimpin yang berani berantas mafia.
Zaenal Muttaqin menjelaskan sosok yang mengisi jabatan Direktur Utama Garuda baru harus memiliki integritas tinggi.
Sehingga memiliki keberanian untuk membersihkan Garuda Indonesia dari orang-orang 'nakal' yang menyalahgunakan wewenang.
Selain itu, Zaenal Muttaqin juga menginginkan Direktur Utama baru mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam bidang penerbangan.
"Paling tidak saya berharap Direktur Utama nanti adalah orang yang memang punya integritas yang tinggi," ungkap Zaenal Muttaqin.
"Kemudian memang mengerti dan paham di bidang industri airline ini."
"Dan mempunyai keberanian untuk memberantas mafia-mafia ini yang ada di tubuh Garuda, kalau tidak ada keberanian sulit," tambahnya.
Zaenal Muttaqin mengatakan, penunjukan posisi Direktur Utama Garuda yang baru harus berdasarkan rekomendasi dari pemerintah.
Hal itu diinginkan Zaenal Muttaqin agar dapat melindungi dari orang yang ingin merusak tubuh Garuda Indonesia.
Pemerintah juga diminta untuk lakukan audit secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim Garuda Indonesia.
Zaenal Muttaqin juga mengatakan apabila Direktur Utama yang baru tidak berdasarkan rekomendasi dan tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah, akan menyulitkan Garuda untuk berkembang di kemudian hari.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)