Baca tanpa iklan
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Pungutan liar atau yang biasa dikenal di masyarakat sebagai pungli, benar-benar merugikan para pengusaha baik di pusat maupun di daerah.
Selain karena pungli itu beresiko, hal ini juga menambah cost perusahaan di luar pajak dan pengeluaran yang resmi.
Menjawab persoalan ini, Kapolri Jenderal Idham Azis, mengatakan bahwa Polri akan bertindak sebagaimana arahan dan visi misi Presiden Joko Widodo.
Yaitu bahwa semua yang menghambat investasi akan dipangkas. Termasuk memangkas pungli, baik yang dilakukan aparat maupun pejabat di lapangan.
"Kita tindak, dilakukan siapapun," ungkap Kapolri Jenderal Idham Azis singkat di sela Pemancangan Perdana Menara Syariah di kawasan Pondok Indah Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta, Minggu (08/12/2019) malam.
Pemancangan Perdana Menara Syariah di kawasan Pondok Indah Kapuk Jakarta tadi malam.
Hal sama disampaikan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Masih dalam acara yang sama, ST Burhanuddin mengatakan bahwa Kejaksaan memiliki Tim Saber Pungli. Lebih-lebih bila pungli itu menggangu investasi.
"Siapapun yang melakukan pungutan liar akan kita proses dan tindak," ungkap ST Burhanuddin, yang belakangan namanya kian pupuler karena berani memproses dan menindak sejumlah kasus lama.
Pemancangan Perdana Menara Syariah merupakan investasi tiga perusahaan, dua di Indonesia dan satu dari Malaysia.
Dua perusahaan Indonesia adalah Agung Sedayu Group dan Salim Group. Sementara dari Malaysia adalah Matrix Concepts Holdings Berhad.
Selain Kapolri dan Jaksa Agung, hadir dalam pemancangan ini sejumlah menteri dan pejabat lainnya.
Yaitu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Jenderal Fachrul Rozi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Terawan dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Sementara pejabat lainnya adalah Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto.