Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyambut positif program 'Merdeka Belajar' yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Muhadjir Effendy mengaku mendukung kebijakan Nadiem Makarim dimana salah satunya menghapus program Ujian Nasional (UN).
"Tadi mas menteri sudah menyampaikan (program Merdeka Belajar), pada prinsipnya saya sangat mendukung," ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Baca: Sofyan Djalil Sebut Kantornya Setiap Hari Ramai Seperti Pasar Malam
Menurut mantan Mendikbud tersebut, gebrakan yang dilakukan Nadiem Makarim merupakan hal yang wajar.
Muhadjir menilai yang dilakukan Nadiem Makarim merupakan penyempurnaan dari kebijakan yang dulu dilakukannya.
"Sudah sewajarnya sebagai penerus, Mas Menteri perlu melakukan penyempurnaan apa yang sudah saya lakukan," ucap Muhadjir.
Baca: Program Merdeka Belajar yang Diluncurkan Nadiem Makarim, Hapus UN dan Longgarkan Sistem Zonasi
Seperti diketahui, Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).
Nadiem Makarim memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program tersebut akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Pastikan berbasis komputer
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan program asesmen kompetensi minimum bakal dilaksanakan dengan berbasis komputer.
Menurut Nadiem Makarim, standar nasional untuk program ini harus berbasis komputer.
Program tersebut dibuat untuk mengganti program Ujian Nasional (UN).
"Sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer, itu sudah pasti tidak mungkin kita tidak melaksanakan (tanpa berbasis komputer). Apapun dalam standar nasional harus computer based," ujar Nadiem Makarim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Baca: Komisi X DPR Ingatkan Nadiem: PR Pemerintah untuk Sederhanakan Kurikulum
Meski begitu, Nadiem Makarim mengatakan masih ada kendala karena tidak seluruh daerah dapat melakukan program dengan berbasis komputer.
Kemendikbud bakal melakukan pembenahan terhadap masalah tersebut tahun ini
"Jadi itu adalah PR kita untuk memastikan semua murid itu bisa. Karena kan sekarang ada beberapa daerak nggak bisa, jadi itu harus kita tuntaskan tahun ini," kata Nadiem Makarim.
Baca: Nadiem Ungkap Alasan Ganti Program UN Sebelum 100 Hari Masa Kerja
Seperti diketahui, Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).
Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Alasan Nadiem ganti program ujian nasional
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan alasannya mengeluarkan program 'Merdeka Belajar' sebelum 100 hari kerjanya.
Nadiem sebelumnya mengatakan masih mempelajari, melakukan evaluasi dan konsultasi selama 100 hari awal masa kerjanya.
"Waktu pertama kali sertijab, saya sebut bahwa 100 hari pertama adalah untuk belajar. Tapi karena Kabinet Indonesia Maju. Kami memutuskan untuk segera melakukan hal-hal dan kerja nyata. Jadi bukan hanya rencana saja, tapi juga mengeluarkan kebijakan yang diperlukan bagi guru dan siswa-siswa di Indonesia," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Program kebijakan 'Merdeka Belajar' tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penggantian sistem Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Baca: Nadiem Makarim Sebut Konsep Pembelajaran Matematika dan Bahasa di Program Pengganti UN 2021 Berubah
Baca: Respons Sejumlah Tokoh Tanggapi Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional
Menurut Nadiem, program ini ditemukan setelah dirinya berdiskusi dengan pendidik, serta stakeholder dunia pendidikan.
"Jadi ini adalah hasil dari diskusi intensif dari ratusan stakeholder. Guru, kepala sekolah, kepala dinas, pengamat pendidikan, dosen dan pakar di Indonesia," ucap Nadiem.
Salah satu program yang paling menonjol adalah penggantian sistem UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.