Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuai respon dari Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy.
Diketahui pada 2021 nanti, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Dilansir Kompas.com, Mantan Mendikbud itu mendukung adanya pembenahan dalam sistem pendidikan.
"Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Muhadjir menilai adanya menteri baru memang harus dibarengi dengan perubahan dan ide baru.
"Kalau ada menteri baru kok kemudian tak ada perubahan, itu apa artinya begitu. Makanya ya harus ada perubahan," kata Muhadjir.
Ceritakan Pengalaman
Muhadjir juga membagikan pengalamannya sebagai Mendikbud pada periode pemerintahan sebelumnya.
Dikatakannya, Muhadjir kala itu mencoba mencari hal yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, sebagai menteri baru dituntut bisa menyelami kondisi yang ada.
Di samping itu, harus detail dalam melihat persoalan.
Karena hal itu akan berkaitan dengan kebijakan yang diambil.
"Kebijakan itu bagian dari pilihan. Dalam kebijakan ada political gain dan ada political loss. Maka tidak ada kebijakan yang sempurna," ujar Muhadjir.
Soal Penghapusan UN
Muhadjir menyinggung kebijakan penghapusan UN oleh Nadiem Makarim.
Muhadjir tidak mempermasalahkan kebijakan yang diambil.
Asalkan, muatan yang ada di dalam wacana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
"Misalnya Mas Mendikbud sudah menyampikan soal UN yang dihapus. Bagi saya itu tidak apa-apa, yang penting isinya," ujarnya.
Muhadjir juga menyarankan sisi rasionalitas dari kebijakan tetap dijaga.
Hal itu akan membuat kebijakan tersebut benar-benar matang dan bermanfaat.
"Termasuk tadi soal evaluasi (kompetensi) yang formatif (di tengah) dan sumatif (di akhir dalam mekanisme pengganti UN) yang sangat teoritis sekali. Enggak ada evaluasi yang formatif saja, juga enggak ada yang sumatif saja. Jadi harus punya fungsi dua ya," kata Muhadjir.
Tanggapan Mantan Mendikbud Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta dan Mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan, menolak memberikan komentar penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Nadiem Makarim.
Anies tidak memberikan komentar karena menghormati kebijakan Nadiem Makarim.
"Saya menghormati Menteri Pendidikan dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019), Dilansir Kompas.com.
Menurut Anies, secara etika tidak layak seorang Gubernur mengomentari kebijakan seorang Menteri.
"Saya tidak komentar soal kebijakan Menteri, karena saya ingin mengahargai etikanya ya begitu," ujar Anies.
Pernah Diwacanakan Anies
Wacana penghapusan UN pernah mencuat saat Anies mejabat Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja pada tahun 2015.
Saat itu, Kementerian Pendidikan disebut akan mengubah konsep UN.
Anies menilai UN tidak lagi menjadi instrumen indikator kelulusan.
Namun, UN digunakan sebagai alat pembelajaran.
"Saat UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan, banyak siswa yang distress dan penuh dengan tekanan."
"Hal itu akhirnya memicu terjadinya kecurangan-kecurangan, itulah yang ingin kami evaluasi," ucap Anies pada 23 Januari 2015 silam.
Namun, hingga Anies direshuffle oleh Jokowi di tahun 2016, wacana tersebut belum terealisasi.
Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan UN 2020 tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dari segi mekanisme, UN 2020 tidak mengalami perubahan.
Pendiri Gojek tersebut menyebutkan UN 2020 menjadi UN terakhir dengan sistem yang sudah berlaku.
Pada 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Nadiem Makarim menyampaikan hal tersebut di depan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia.
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Jimmy Ramadhan Azhari/Dian Erika Nugraheny)