Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Putra Nababan menyampaikan, mayoritas fraksi DPR RI disebutkan setuju dengan rencana peniadaan Ujian Nasional (UN) pada 2021.
Hal itu terlihat saat rapat kerja bersama Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.
Ketika itu, Putra menyebutkan Nadiem Makarim membeberkan kajiannya mengenai rencana penghapusan UN. Tapi, tak ada satupun fraksi yang mengucapkan keberatannya terkait wacana penghapusan UN ini.
Baca: Belasan Ribu Guru di Jember Sepakat Ujian Nasional Dihapus
"Yang menentang menyebut 'saya tidak setuju dengan penghapusan UN' itu tidak ada," kata Putra Nababan dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).
Ia menyampaikan, kajian yang disampaikan oleh Nadiem soal rencana penghapusan UN juga telah dipahami seluruh anggota komisi X.
Namun, kata dia, saat ini pihaknya memberikan catatan agar Nadiem bisa menyertakan kajian akademis tertulis yang bisa jadi bahan pembelajaran DPR RI.
Baca: Biar Tak Cuma Wacana, DPR Dorong Nadiem Makarim Buat Kajian Akademis
"Apa yang disampaikan mas nadiem itu memang clear, kita memahami konteks besar. Tapi persoalannya harus ada detail detail jangan sampai kena gugat. Begitu ini diputuskan begitu diganti asesment, kurikulumnya ikut berubah," ungkap Putra.
"Nanti implikasinya banyak, ke buku, guru dan lain lain. Detailnya itu yang dibutuhkan," lanjutnya.
Ia juga berbicara soal penolakan penghapusan UN yang disuarakan mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif. Dia bilang, tak ada penolakan dari seluruh tokoh tersebut.
Baca: Gaji Guru Honorer 300 Ribu, Gimana Bicara Asesmen
"Yang saya tangkap dari Pak JK, puan dan Buya tidak pernah bilang tidak setuju. Karena ini domainnya Sabang sampai Merauke, bahkan ini menjangkau pihak pihak yang tidak ada internetnya. Makanya diingatkan lagi, setuju tapi lihat lagi, makanya DPR bilang lihat dulu kajiannya," pungkasnya.