TRIBUNNEWS.COM - Revisi Ujian Nasional (UN) yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat dukungan.
Dukungan tersebut datang dari Kabiro Komunikasi Kemendibud Ade Erlangga Masdiana.
Ade Erlangga menegaskan akan bersama-sama dengan Komisi X DPR RI memastikan revisi UN adalah kebijakan baru.
"Selanjutnya, kami akan rumuskan bersama-sama, dan redesain," tutur Ade Erlangga yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (14/12/2019).
Ia menambahkan, terkait rumusan dan desain ulang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur.
Tolak ukur itu tentunya untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan.
Jusuf Kalla Menolak Revisi UN
Namun, kebijakan baru dari Nadiem ini juga mendapat penolakan.
Penolakan tersebut datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Baca: Minta Mendikbud Serahkan Cetak Biru Pengganti UN, Komisi X DPR: Tak Seperti Beli Kucing dalam Karung
Jusuf Kalla menyampaikan kebijakan penghapusan UN bukanlah langkah yang tepat.
“Jangan menciptakan generasi muda yang lembek,” ujar JK dilansir YouTube KompasTV, Kamis (12/12/2019).
Ia menuturkan ujian nasional seharusnya menjadi bagian penting dari sebuah proses pembelajaran.
“UN tetap pentinglah itu, semua harus belajar,” tandas Jusuf Kalla.
Dalam hal itu, JK menganggap penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa menurun.