Update CPNS 2019: BKN Rilis Status 251 Lembaga/Kementerian yang Telah Umumkan Seleksi Administrasi

TRIBUNNEWS.COM - Badan Kepegawaian Negara(BKN) rilis status instansi dan progres verifikasi seleksi administrasi pada CPNS 2019.

Dari data tersebut, ada 251 lembaga atau kementerian yang statusnya Tampilkan Pengumuman.

Instansi tersebut, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Desa dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selanjutnya, ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Dari pantauan Tribunnews pada Selasa (17/12/2019), ada juga instansi yang statusnya Final Verifikasi Pertama dan Pendaftaran Ditutup.

Kelulusan seleksi administrasi dapat dilihat di akun masing-masing atau instansi terkait.

Peserta yang lulus mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT).

Selanjutnya, bagi peserta yang tidak lulus karena alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat dilihat melalui akun masing‐masing pada laman sscasn.bkn.go.id.

Selain itu, pelamar yang tidak lulus dapat mangajukan sanggahan sesuai jadwal instansi.

Berikut status instansi yang Tampilkan Pengumuman, berdasarkan informasi dari BKN yang diunggah melalui akun Twitter @BKNgoid dan diupdate pada Senin (16/12/2019), pukul 16.57 WIB:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Sekretariat Negara
10. Badan Intelijen Negara
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Jenderal DPR RI
13. Mahkamah Agung RI
14. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15. Badan Tenaga Nuklir Nasional
16. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
19. Perpustakaan Nasional RI
20. Lembaga Ketahanan Nasional RI
21. Kepolisian Negara
22. Badan Narkotika Nasional
23. Setjen Komisi Pemilihan Umum
24. Pemerintah Kab. Aceh Besar
25. Pemerintah Kab. Pidie
26. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
27. Pemerintah Kab. Aceh Barat
28. Pemerintah Kab. Simeulue
29. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
30. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
31. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
32. Pemerintah Kab. Nagan Raya
33. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
34. Pemerintah Kab. Bener Meriah
35. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
36. Pemerintah Kota Sabang
37. Pemerintah Kota Banda Aceh
38. Pemerintah Kota Lhokseumawe
39. Pemerintah Kota Subulussalam
40. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
41. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
42. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
43. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
44. Pemerintah Kab. Padang Lawas
45. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
46. Pemerintah Kota Medan
47. Pemerintah Kota Binjai
48. Pemerintah Kab. Kampar
49. Pemerintah Kab. Pelalawan
50. Pemerintah Kab. Tanah Datar
51. Pemerintah Kab. Solok Selatan
52. Pemerintah Kab. Dharmasraya
53. Pemerintah Kota Bukittinggi
54. Pemerintah Kota Solok
55. Pemerintah Kota Padang
56. Pemerintah Kab. Batang Hari
57. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
58. Pemerintah Kab. Bungo
59. Pemerintah Kab. Merangin
60. Pemerintah Kab. Kerinci
61. Pemerintah Kab. Sarolangun
62. Pemerintah Kab. Tebo
63. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
64. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
65. Pemerintah Kota Jambi
66. Pemerintah Kota Sungai Penuh
67. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
68. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
69. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
70. Pemerintah Kab. Muara Enim
71. Pemerintah Kab. Lahat
72. Pemerintah Kab. Musi Rawas
73. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
74. Pemerintah Kab. Banyuasin
75. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
76. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
77. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
78. Pemerintah Kab. Empat Lawang
79. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
80. Pemerintah Kota Palembang
81. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
82. Pemerintah Kota Prabumulih
83. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
84. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
85. Pemerintah Kab. Bangka
86. Pemerintah Kab. Belitung
87. Pemerintah Kab. Bangka Barat
88. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
89. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
90. Pemerintah Kab. Belitung Timur
91. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
92. Pemerintah Provinsi Bengkulu
93. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
94. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
95. Pemerintah Kab. Kaur
96. Pemerintah Kab. Seluma
97. Pemerintah Kab. Mukomuko
98. Pemerintah Kab. Lebong
99. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
100. Pemerintah Provinsi Lampung 7
101. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
102. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
103. Pemerintah Kab. Lampung Utara
104. Pemerintah Kab. Lampung Barat
105. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
106. Pemerintah Kab. Tanggamus
107. Pemerintah Kab. Way Kanan
108. Pemerintah Kab. Lampung Timur
109. Pemerintah Kab. Pesawaran
110. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
111. Pemerintah Kab. Pringsewu
112. Pemerintah Kab. Mesuji
113. Pemerintah Kota Metro
114. Pemerintah Kota Bandar Lampung
115. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
116. Pemerintah Kab. Bogor
117. Pemerintah Kab. Garut
118. Pemerintah Kota Bandung
119. Pemerintah Kota Bogor
120. Pemerintah Kota Tasikmalaya
121. Pemerintah Kab. Serang
122. Pemerintah Kab. Pandeglang
123. Pemerintah Kab. Lebak
124. Pemerintah Kota Cilegon
125. Pemerintah Kota Serang
126. Pemerintah D I Yogyakarta
127. Pemerintah Kab. Kulon Progo
128. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
129. Pemerintah Kab. Semarang
130. Pemerintah Kab. Kendal
131. Pemerintah Kab. Demak
132. Pemerintah Kab. Grobogan
133. Pemerintah Kab. Pekalongan
134. Pemerintah Kab. Batang
135. Pemerintah Kab. Tegal
136. Pemerintah Kab. Brebes
137. Pemerintah Kab. Kudus
138. Pemerintah Kab. Pemalang
139. Pemerintah Kab. Jepara
140. Pemerintah Kab. Rembang
141. Pemerintah Kab. Blora
142. Pemerintah Kab. Banyumas
143. Pemerintah Kab. Cilacap
144. Pemerintah Kab. Banjarnegara
145. Pemerintah Kab. Magelang
146. Pemerintah Kab. Temanggung
147. Pemerintah Kab. Wonosobo
148. Pemerintah Kab. Purworejo
149. Pemerintah Kab. Kebumen
150. Pemerintah Kab. Klaten
151. Pemerintah Kab. Boyolali
152. Pemerintah Kab. Sragen
153. Pemerintah Kab. Sukoharjo
154. Pemerintah Kab. Karanganyar
155. Pemerintah Kab. Wonogiri
156. Pemerintah Kota Semarang
157. Pemerintah Kota Salatiga
158. Pemerintah Kota Pekalongan
159. Pemerintah Kota Tegal
160. Pemerintah Kota Magelang
161. Pemerintah Kota Surakarta
162. Pemerintah Kab. Gresik
163. Pemerintah Kab. Sidoarjo
164. Pemerintah Kab. Jombang
165. Pemerintah Kab. Sampang
166. Pemerintah Kab. Bangkalan
167. Pemerintah Kab. Bondowoso
168. Pemerintah Kab. Situbondo
169. Pemerintah Kab. Malang
170. Pemerintah Kab. Tulungagung
171. Pemerintah Kab. Nganjuk
172. Pemerintah Kab. Magetan
173. Pemerintah Kab. Ponorogo
174. Pemerintah Kab. Bojonegoro
175. Pemerintah Kota Probolinggo
176. Pemerintah Kota Kediri
177. Pemerintah Kota Madiun
178. Pemerintah Kab. Mempawah
179. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
180. Pemerintah Kab. Ketapang
181. Pemerintah Kab. Bengkayang
182. Pemerintah Kab. Landak
183. Pemerintah Kab. Melawi
184. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
185. Pemerintah Kab. Gunung Mas
186. Pemerintah Kab. Sukamara
187. Pemerintah Kab. Murung Raya
188. Pemerintah Kota Palangka Raya
189. Pemerintah Kab. Tanah Laut
190. Pemerintah Kab. Tapin
191. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
192. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
193. Pemerintah Kab. Barito Kuala
194. Pemerintah Kab. Tabalong
195. Pemerintah Kab. Kotabaru
196. Pemerintah Kab. Balangan
197. Pemerintah Kota Banjarmasin
198. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
199. Pemerintah Kab. Berau
200. Pemerintah Kab. Kutai Timur
201. Pemerintah Kab. Minahasa
202. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
203. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
204. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
205. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
206. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
207. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
208. Pemerintah Kota KotaMobagu
209. Pemerintah Kab. Gorontalo
210. Pemerintah Kab. Bone Bolango
211. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
212. Pemerintah Kab. Morowali
213. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
214. Pemerintah Kab. Morowali Utara
215. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
216. Pemerintah Kab. Sinjai
217. Pemerintah Kab. Jeneponto
218. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
219. Pemerintah Kab. Luwu Utara
220. Pemerintah Kota Makassar
221. Pemerintah Kab. Bombana
222. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
223. Pemerintah Kota Denpasar
224. Pemerintah Kota Mataram
225. Pemerintah Kab. Kupang
226. Pemerintah Kab. Sikka
227. Pemerintah Kab. Ende
228. Pemerintah Kab. Sumba Timur
229. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
230. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
231. Pemerintah Kab. Malaka
232. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
233. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
234. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
235. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
236. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
237. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
238. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
239. Pemerintah Kota Ternate
240. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
241. Pemerintah Kab. Bintan
242. Pemerintah Kab. Karimun
243. Pemerintah Kab. Natuna
244. Pemerintah Kab. Lingga
245. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
246. Pemerintah Kota Batam
247. Pemerintah Kota Tanjungpinang
248. Pemerintah Kab. Mamuju
249. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
250. Pemerintah Kab. Majene
251. Pemerintah Kab. Tana Tidung

Daftar status instansi dan progres verifikasi seleksi administrasi pada CPNS 2019 >>> KLIK

(Tribunnews.com/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)