Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi wilayah rawan korupsi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Informasi tersebut disampaikan Jokowi secara tertutup, usai Dewan Pengawas dan pimpinan KPK mengucapkan sumpah atau janji pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono mengatakan, dalam pertemuan tertutup, Presiden Jokowi memberikan gambaran kepada seluruh dewan pengawas serta pimpinan KPK terkait wilayah rawan korupsi.
Baca: 6 Tugas Dewan Pengawas KPK, Fungsi Pengawasan hingga Lakukan Evaluasi Tahunan
"Presiden memberikan satu wawasan pada kami, sebetulnya persoalan besar pada korupsi ada dimana, dengan gamblangnya menyatakan ada sektor-sektor khusus dan di situ kami harus fokus," ujar Harjono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Namun, Harjono tidak menjelaskan secara detail terkait sektor rawan praktik korupsi.
"Kebocoran dan hambatan ini lah yang harus bisa dicari, kalau itu kemudian karena persoalan korupsi," ucap Harjono.
Baca: Jawaban Jokowi saat Ditanya soal Dewas KPK Berasal dari Penegak Hukum Aktif: Salah Dengar Kamu
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun memastikan, pertemuan secara tertutup dengan Presiden Jokowi bukan arahan secara khusus dalam arti sebuah intervensi dari kepala negara.
"Presiden sudah bilang tidak akan ada intervensi apa-apa. Silakan (bekerja)," kata Harjono.
Jokowi beberkan alasan pilih Tumpak Cs
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi ketua dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menilai, mantan wakil ketua KPK periode 2003-2007 tersebut merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang hukum, khususnya di lembaga antirasuah.
"Saya kira beliau-beliau adalah orang yang bijak, yang bijaksana saya kira," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (20/12/2019).
Baca: Dengan Adanya Dewan Pengawas, Jokowi Yakin Pimpinan KPK yang Baru Bisa Bawa KPK ke Arah Lebih Baik
Menurut Jokowi, pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK telah mempertimbangkan banyak hal, dengan melihat masing-masing latar belakangnya.