Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artidjo Alkostar merupakan satu dari lima dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12/2019) kemarin.
Mantan Hakim Agung itu diketahui memiliki harta paling kecil dengan total kekayaan Rp 181.996.576, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada Maret 2018 periodik 2017.
Dalam laporan saat ia menjabat Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo tercatat memiliki satu unit mobil Chevrolet produksi 2004 dengan harga sekira Rp 40 juta.
Baca: Bahas Dewas KPK, Haris Azhar Justru Singgung Nama Mahfud MD: Orang Baik Masuk Sistem Jadi Rusak
Baca: Blak-blakan Kritisi Dewas KPK, Haris Azhar: Mencengkram Gedung KPK tapi Kupingnya sampai ke Istana
Selain itu, ia juga memiliki kendaraan jenis sepeda motor Honda Astrea senilai Rp 1 juta.
Rincian harta Artidjo terdiri dari tanah dan bangunan di Sleman, Yogyakarta senilai Rp 76,96 juta, harta bergerak lain Rp 4 juta, serta kas setara kas Rp 60.036.576.
Sementara, dewas pengawas KPK dengan harta paling banyak dimiliki oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini memiliki total harta sebesar Rp 13.815.400.000.
Kemudian Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean tercatat memiliki kekayaan Rp 9.973.035.895.
Baca: 4 Fakta Menarik Dewan Pengawas KPK, Anggota yang Dianggap Musuh Koruptor hingga Baru Dihubungi Pagi
Baca: Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK
Anggota Dewan Pengawas lain Albertina Ho, yang pernah menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang memiliki total kekayaan sebesar Rp 1.179.725.534.
Hanya peneliti senior Lembaga Peneliti Politik Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris yang namanya tak tercatat di laman LHKPN.
Anggota Dewan Pengawas Figur Terbaik
Presiden Joko Widodo mengatakan lima figur anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan figur-figur terbaik.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi kepada media usai menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas KPK pada Jumat (20/12/2019) di Istana Negara.
"Ya kan sudah saya sampaikan yang kita pilih ini, beliau-beliau memang orang-orang baik. Beliau adalah orang baik, memiliki kapabilitas memiliki integritas, memiliki kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan wilayah hukum," kata Presiden.
Kelima anggota Dewan Pengawas KPK yang diangkat yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkotsar, Harjono, dan Syamsuddin Harris.
Baca: Rekam Jejak 5 Dewan Pengawas KPK, dari Jaksa Agung hingga Akademisi
Baca: Lima Anggota Dewan Pengawas KPK Berasal dari Berbagai Latar Belakang, Berikut Rekam Jejak Mereka
Presiden menilai kelima figur tersebut merupakan kombinasi yang baik karena memiliki latar belakang yang berbeda.
"Ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada juga mantan KPK. Ada juga yang akademisi, ada Mahkamah Konstitusi. Saya kira sebuah kombinasi yang sangat baik sehingga memberikan fungsi terutama fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK. Saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komisioner. Itungan kita itu," jelasnya.
Dewan Pengawas KPK akan diketuai oleh Tumpak Hatorangan Panggabean. Kepala Negara menjelaskan, sosok Tumpak memiliki latar belakang dan pengalaman di KPK.
"Beliau memiliki latar belakang pengalaman berkaitan dengan KPK. Saya kira itu. Saya kira beliau-beliau adalah orang-orang yang bijak," imbuhnya.
Dengan diangkatnya pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru, Presiden berharap KPK semakin kuat dalam memberantas korupsi yang juga akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.
Presiden meyakini para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK bisa membawa KPK lebih baik.
"Saya berharap, sekali lagi, penguatan KPK itu betul-betul nyata. Pemberantasan korupsi bisa sistematis sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita. Saya meyakini insyaallah beliau-beliau Ketua KPK dan Komisioner KPK bisa membawa KPK yang lebih baik dengan didampingi Dewan Pengawas KPK," tandasnya.