Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pencopotan dua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan masih menimbulkan spekulasi.
Pencopotan dilakukan terkait penghargaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta untuk Colosseum Club.
Cerita bermula saat Colosseum Club mendapatkan penghargaan Adikarya Wisata dari Disparbud pada 9 Desember 2019.
Pemberitaan tersebut pun ramai disoal karena banyak yang tidak setuju dengan hal itu.
Badan Narkotika Nasional (BNN) memprotes penghargaan tersebut karena terindikasi ada penggunaan narkoba di Colosseum Club.
Atas rekomendasi tersebut, penghargaan terhadap Colosseum Club dicabut.
Pencabutan diumumkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah pada Senin (16/12/2019).
Video saat Saefullah mengumumkan sempat viral karena respons awak media terhadap pencabutan tersebut.
Dilansir melalui Kompas.com, sehari setelah penghargaan Colosseum Club dicabut, Pelaksana Tugas (Plt) Disparbud, Alberto Ali dibebastugaskan oleh Anies Baswedan.
Alberto Ali diganti setelah muncul polemik soal pemberian penghargaan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir mengatakan, Alberto diganti karena diduga keliru setelah memberikan penilaian Diskotek Colosseum 1001.
"Iya, diganti. Ada dugaan kesalahan dalam menjalankan tugas, dugaan atas kekeliruan dalam memberikan penghargaan," ujar Chaidir.
Menurut Chaidir, Alberto diganti pada Senin (16/12/2019) kemarin.
Plt Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta kini dijabat Asisten Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryati.
Setelah pemberitaan ramai kembali, soal pencopotan yang dilakukan Anies Baswedan.
Ia menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #4niesCuciTangan.
Trending yang terjadi pada Selasa (17/12/2019) bahkan telah dicuitkan sebanyak 20.000 warganet Twitter.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono membenarkan jika Anies Baswedan "cuci tangan" atas kasus pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Colosseum Club.
Pasca pencopotan Albertino, Gembong Warsono mengatakan, seharusnya setiap keputusan akhir termasuk pemberian penghargaan berada di tangan gubernur.
"Iya ini kan kecerobohan. Sekali lagi, kalau soal pemberian penghargaan finalnya ada di tangan Gubernur."
"Karena finalnya di Gubernur, maka Gubernur harus bertanggung jawab, bukan cuci tangan. Itu maksud saya," kata Gembong saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/12/2019).
Politisi Demokrat, Ferdinand Hutapea juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Anies Baswedan.
Bahkan ia menyebut jika Anies memimpin Jakarta hanya ingin enaknya saja.
"Saya melihat Anies sebetulnya sosok yang baik ya, hanya selama mulai memimpin Jakarta saya lihat beliau hanya ingin yang enak-enaknya saja," ujar Ferdinand, dikutip Tribunnews.com dari Youtube tvOne, Jumat (20/12/2019).
Menurut Ferdinand, harusnya seorang pemimpin melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya.
"Ia tidak boleh harus yang enak-enak, yang sakit sakit, yang rusak-rusak justru harus diambil lebih dulu."
"Mana yang dulunya tidak baik, yang rusak ini yang diambil lebih dahulu kemudian diperbaiki," katanya.
Ferdinand menilai, Anies Baswedan terkesan menyalahkan keadaan.
"Bukan malah ada yang salah ada yang kurang baik itu nyalahin semua, ini salah Ahok, ini salah air, ini salah hujan, semua disalahkan ini yang tidak boleh," ujar pria berkacamata tersebut.
Ia juga mencontohkan program yang menurutnya, Anies hanya fokus di hal-hal yang enak saja.
"Saya memperhatikan Bang Anies ini terlalu fokus di hal-hal yang mau enak, seperti pelebaran trotoar itu kan mempercantik, itu kan enak," katanya.
Padahal, menurut Ferdinand, dalam menata Jakarta tidak perlu dari nol lagi.
"Harusnya berupaya untuk memperbaiki yang sudah semrawut sejak dulu," ujarnya.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ryana Aryadita)