Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Tim Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota, Danish H Sumadilaga, memberikan bocoran terkait desain ibu kota baru.
Sebelumnya ada lima desain ibu kota baru yang telah dipresentasikan kepada presiden, menteri, dewan juri dan beberapa pejabat.
Rencananya, pemenang desain ibu kota baru akan diumumkan pada Senin (23/12/2019) mendatang.
Danish H. Sumadilaga mengatakan, nantinya untuk desain ibu kota negara baru di Kalimantan Timur bukan hanya desain dari juara pertama.
Namun, akan dikombinasikan lagi dengan desain dari juara II dan III.
"Rencananya yang akan dikombinasi adalah juara I, II, dan III, kami harapkan dari kombinasi itu akan mendapatkan gagasan yang lebih baik lagi," kata Danish H. Sumadilaga dilansir dari kanal YouTube Metrotvnews, Jumat (20/12/2019).
Pada Januari hingga April 2020 mendatang, rencananya pemerintah akan mengkombinasikan lagi desain ibu kota baru dengan beberapa pendapat dari pihak-pihak luar atau internasional.
Baca: Bocoran Desain Ibu Kota Baru Diungkap Ridwan Kamil: Keren, Berpotensi Jadi Kota Terbaik di Dunia
Selain itu, pada bulan tersebut, pemerintah juga akan mengembangkan desain menjadi lebih detail.
Nantinya, detail-detail desain yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar, berupa jalan, drainase, air bersih, dan bendungan, akan lebih diprioritaskan.
Pada pertengahan 2020, awal pembangunan untuk ibu kota baru bersamaan dengan pengumuman nama ibu kota baru akan dilaksanakan.
Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Catatan Inosentius Samsul : Istana Negara Jangan Dijual
Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat catatan dari Ketua Tim Kajian Pindah Ibu Kota Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul.
Menurut Inosentius Samsul, catatan sejarah kemerdekaan Indonesia, bukti-bukti sejarah, perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi, tidak boleh disia-siakan.
Inosentius Samsul menilai, gedung-gedung pemerintah yang bernilai juga sebaiknya tidak dijual.
Baca: Jokowi Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru dan Sebut Pembangunan Infratruktur dimulai Pertengahan 2020
"Jadi kalaupun nanti misalnya ibu kota baru sudah dipindahkan, tetapi catatan-catatan sejarah, bukti-bukti sejarah, bagaimana perjalanannya mulai kemerdekaan sampai dengan akhir-akhir tahun reformasi, saya kira itu jangan disia-siakan," kata Inosentius Samsul dilansir dari kanal YouTube Metrotvnews, Jumat (20/12/2019).
"Menurut saya, itu (menjual gedung) bukan pilihan, tetapi misalnya soal istana negara, masa dijual istana negara?" tambahnya.
Sementara itu, pemindahan ibu kota negara belum mendapatkan persetujuan dari 9 fraksi politik di parlemen.
Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyetujui pemindahan ibu kota negara, namun ia menyatakan agar pemerintah tidak terburu-buru.
Ahmad Doli Kurnia menilai, pemindahan ibu kota negara merupakan persoalan kompleks yang dapat disebut sebagai salah satu omnibus law yang berkaitan dengan pertanahan dan birokrasi.
Baca: Soal Ibu Kota Baru, Budiman Sudjatmiko Usul Dibangun Kampus dan Lembaga Riset Bertaraf Internasional
"Ini kan masalahnya kompleks, makanya bisa disebut sebagai salah satu omnibus law karena nanti kan berkaitan soal pertanahan, lahan, kemudian juga masalah birokrasi, pemindahan kantor pasti akan mengiringi pemindahan aparat," kata Ahmad Doli Kurnia.
"Saya kira memang tidak bisa dilaksanakan teburu-buru," tambahnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang potensi-potensi bencana alam yang akan terjadi di ibu kota negara baru.
Yandri Susanto menyarankan, antisipasi terhadap persoalan-persoalan di masa depan perlu dilakukan sejak saat ini.
"Masih banyak persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah, termasuk katanya tidak ada bencana disitu, ternyata misalkan punya potensi untuk gempa dan kebakaran hutan, nah bagaimana untuk mengtasinya," kata Yandri Susanto.
"Jadi terhadap hal-hal yang mungkin menjadi hambatan di masa yang akan datang sebaiknya diantisipasi dulu," tambahnya.
Selain itu, keinginan masyarakat untuk pindah ke ibu kota baru juga perlu diantisipasi.
Pasalnya, di beberapa ibu kota baru di negara-negara lain ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan.
"Daya tarik orang-orang untuk pindah ke ibu kota baru, seperti beberapa ibu kota baru di negara-negara berkembang dan negara maju, ternyata tidak sesuai dengan impian," kata Yandri Susanto.
(Tribunnews.com/R. Agustina)