Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Isu dibangunnya dinasti politik oleh Presiden Jokowi mendapat bantahan dari berbagai pihak.
Isu tersebut muncul lantaran putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution maju dalam Pilkada 2020.
Gibran maju dalam pemilihan Wali Kota Solo.
Sedangkan Bobby maju dalam pertarungan Wali Kota Medan.
Bantahan Jokowi membangun dinasti politik pun disampaikan oleh bebrapa politisi PDIP.
1. Maruarar Sirait
Politisi PDIP, Maruarar Sirait membantah tudingan dinasti politik yang hendak dibangun Jokowi dengan majunya sang putra, Gibran Rakabuming, dan sang menantu, Bobby Nasution.
Diketahui, Gibran akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo sedangkan Bobby sebagai Wali Kota Medan.
Dilansir Kompas.com, Maruarar menyebut tidak mungkin Jokowi mau merusak namanya dengan membangun dinasti politik.
"Masa Jokowi mau merusak nama dia gara-gara Gibran dan Bobby? Memangnya Jokowi tidak mau jaga reputasi dia? Tidak mau jaga bagaimana dia bikin legacy, bodoh banget kalau dia mempertaruhkan itu. Tidak!" kata Maruarar dalam acara Cross Check bertajuk Jokowi Langgengkan Politik Dinasti di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).
Maruarar menyebut jika Gibran dan Bobby kalah dalam pilkada nantinya, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Jokowi maupun bagi Gibran dan Bobby.
Maruarar menegaskan, tidak adanya pakaan dari Jokowi agar putra sulung dan menantunya maju di Pilkada Solo dan Medan 2020 mendatang.
"Jadi, saudara-saudara harus tahu juga, tidak mau dia pertaruhkan reputasinya gara-gara memaksakan Gibran Bobby. Tidak mungkin," tegas Maruarar.
2. Trimedya Panjaitan
Selain itu, dilansir Kompas.com, Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan memberi tanggapan tuduhan dibangunnya dinasti politik oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, rakyatlah yang akan menguji dan menentukan pantas tidaknya Gibran menjadi pemimpin Kota Bengawan.
"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok, dia maju, masa dia anak presiden, anak ini enggak boleh. Yang penting dia akan diuji rakyat milih dia enggak," ujarnya.
Trimedya juga menyandingkan situasi Gibran saat ini dengan putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat AHY bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, dirinya gagal meraih kemenangan.
Trimedya menyebut menjadi anak mantan orang nomor satu di Indonesia tidak menjamin AHY menang.
Demikian pula pada Gibran, Trimedya menyebut jika masyarakat memilih, tandanya Gibran mumpuni.
"Yang harus dijaga jangan sampai dalam proses pemilihan ada galang kekuatan untuk memenangkan, harus dikontrol oleh rakyat. Kalau tertarik sama program-programnya, masa enggak boleh maju," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
Tak Ada Keistimewaan
Selain itu dilansir Kompas.com, Trimedya juga menjamin tak ada keistimewaan dari partai untuk Gibran.
"Enggak ada keistimewaan," ujar Trimedya setelah mengikuti diskusi publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Trimedya menyebut tidak diistimewakannya Gibran oleh PDIP telah terkonfirmasi langsung dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto.
Trimedya menyebut hal itu terlihat dari proses pendaftaran bakal calon Wali Kota Solo ke Kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019) lalu.
Gibran hanya diterima pejabat struktural partai saat mendaftarkan diri.
Saat itu, Bambang Wuryanto tengah berada di Jakarta untuk mengikuti agenda rapat fraksi PDIP di DPR.
"Buktinya beliau (Bambang Wuryanto) Ketua DPD, (jika) berikan keistimewaan yang menerima Ketua DPD dong. Itu kehormatan anak presiden dan diberikan pada struktur partai yang lain yang menerima, Bambang di Jakarta," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
3. Nusyirwan Soejono
Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Soejono juga membantah adanya dinasti politik atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai wali kota.
Dilansir Tribunnews dari Youtube Kompas TV, Nusyirwan mengatakan langkah kedua orang terdekat Jokowi itu bukan sebagai dinasti politik.
"Kalau itu bagian dari saudara, ya iya, tapi dalam terjun ke dunia politik, kita harus bedakan suasana masa lalu," ujar Nusyirwan di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019).
Politisi PDIP itu menyebut langkah Gibran dan Bobby itu berbeda dengan masa orde baru.
Sehingga tidak bisa jika menyebut pencalonan keduanya sebagai nepotisme.
"Pada masa orde baru ada sebutan nepotisme, tapi nepotisme untuk tinjauan aspek ekonomi," katanya.
"Proses politik pada masa lalu berbeda dengan sekarang," lanjut Nusyirwan.
Alasan dari bantahan Nusyirwan itu karena Jokowi bukanlah petahana di Solo ataupun di Medan.
Sehingga menurutnya, tidak ada konflik kepentingan mengenai langkah politik Gibran dan Bobby tersebut.
"Itu bagian daripada hak konstitusi ya, keterkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada conflict of interest (konflik kepentingan) kepada petahana," katanya.
"Petahana di daerah tersebut berkaitan atau tidak?, kami tidak melihat itu," jelas Nusyirwan.
4. Gibran Rakabuming
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka buka suara soal tudingan politik dinasti yang menyasar dirinya setelah resmi mendaftar melalui DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Jateng.
Putra Presiden Jokowi itu mengatakan, dalam hal ini pihaknya sudah menjelaskan berkali-kali terkait posisinya yang mengikuti Pilakda Solo 2020 ini.
Pihaknya menegaskan, dirinya mengikuti kontestasi dalam perebutan tiket Pilkada Solo 2020 dengan segala resiko bisa menang dan kalah.
Selain itu ke depan jika terpilih, bisa juga dipilih oleh masyarakat atau tidak dipilih.
"Yang penting tidak ada penunjukan, saya ikut kontestasi semua mekanisme saya lalui," terang dia kepada TribunSolo.com, Selasa (17/12/2019).
Menurut Gibran semuanya nanti juga akan kembali pada masyarakat Kota Solo yang akan memilih.Gibran Rakabuming Raka mendaftar Calon Wali Kota Solo dari DPD PDI P Jateng pada hari terakhir yakni (12/12/2019).
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P/Nuryanti) (TribunSolo.com/Ryantono Puji Santoso) (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari/Ahmad Nasrudin Yahya)