News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Staf Pribadi Ungkap Respons SBY Soal Masalah Jiwasraya: Salahkan Saja Masa Lalu

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi dan Mantan Presiden SBY

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan berharap pemerintahan Presiden Jokowi tidak lagi menyalahkan pemerintahan sebelumnya terkait masalah asuransi Jiwasraya. 

"Partai Demokrat sangat mengharapkan agar Presiden jangan setiap persoalan menyalahkan pemerintah sebelumnya," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Jumat (20/12/2019).

Menurutnya, pemerintah sekarang harus lebih fokus untuk membenahi pertumbuhan ekonomi ke depan. 

Ia menyatakan, pada masa pemerintahan SBY rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 persen.

"Pada waktu SBY, rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 persen. Semua permasalahan nasional yang ada bisa diatasi dengan bagus," ungkapnya.

Syarief Hasan menegaskan, permasalahan asuransi Jiwasraya pernah ditangani oleh SBY.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

"Utang kepada AMF bisa dilunasi. Masalah Jiwasraya pernah ditangani," imbuhnya. 

BACA JUGA : Diminta Gandeng KPK Telisik Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, Jaksa Agung: Kami Tangani Sendiri

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya.

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu atau sejak era SBY.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat.

Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)

 
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini