Soal Klaim China, Pimpinan Komisi I DPR: Pemerintah Harus Tegas Jaga Kedaulatan Perairan Natuna

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah segera melakukan upaya nyata di lapangan dengan tindakan tegas, terarah, dan terukur terhadap siapa pun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya merespons klaim sepihak Cina atas perairan Natuna.

"Saya minta  Pemerintah Republik Indonesia bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," katanya kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).

Baca: Soal Klaim China, Menhub Bakal Tambah Kapal Ikan dan Patroli di Perairan Natuna

"Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI" imbuhnya.

Ia menegaskan Cina tidak bisa asal mengklaim perairan Natuna.

Kharis menyatakan sesuai Hukum Laut Internasional, Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah Indonesia.

"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," ujarnya.

Baca: Sikapi Klaim Cina, Komisi I DPR RI Minta Kehadiran Fisik Indonesia di Natuna Diperkuat

Kharis juga meminta Menteri Pertahanan untuk serius menghadapi kapal-kapal Cina yang masuk wilayah Indonesia di Natuna.

Ia meminta Menhan Prabowo Subianto membangun System Marine Surveillance.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar aistem itu segera di integrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," katanya.

Tolak klaim Cina atas Laut Natuna

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menegaskan menolak klaim histori Cina atas Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Ketentuan dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 harusnya dihormati semua pihak termasuk Cina.