Baca tanpa iklan
Beda Pendapat Antara Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Dalam konferensi pers bersama dengan para pihak yang menangani banjir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengkritik kebijakan Anies soal Kampung Melayu dan daerah sekitar pesisir kali Ciliwung yang terkena banjir.
Menurut Basuki, dari 33 km aliran sungai hanya 16 km yang dinormalisasi.
16 km jalur tersebut, Basuki mengatakan bebas banjir.
"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu
"Di 16 km itu kita lihat Insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang (air)," ujarnya.
Yang disampaikan Basuki tersebut, sisa panjang sungai sepanjang 17 km tersebut juga harus dinormalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di kesempatan yang sama , pendapat dan keterangan Menteri PUPR kemudian disanggah oleh Anies.
Menurut Anies, air kiriman dari hulu (Bogor) mesti diatasi dengan penampungan air sebelum mengalir ke Jakarta.
Seberapapun usaha normalisasi yang dilakukan di daerah pesisir sungai, jika di daerah hulu tidak ada bentuk pengendalian, maka Jakarta tetap akan banjir.
"Mohon maaf pak Menteri, saya harus berpandangan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di daerah pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ucap Anies.
Anies mencontohkan, pada bulan Maret di daerah pesisir kali Ciliwung tetap terkena banjir meski daerah pesisir sudah di normalisasi.
"Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim," ujar Anies.
"Kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir," imbuhnya.