Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia.
Untuk itu, negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Cina.
"Perairan Natuna itu wilayah kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim China atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," kata Jazuli kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes China dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah China di Beijing.
Menurutnya, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.
Baca: Siap Perang, TNI Siagakan 600 Personil di Natuna
"Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan China dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard Cina itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral China."
"Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia dan China adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik.
Karena itu Pemerintah China jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.
"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau China cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya," pungkas Jazuli Juwaini.