Baca tanpa iklan
Pelaksanaan crash program yang sukses dilaksanakan pada tahun 2019 akan kembali dilaksanakan di tahun 2020 sebagai salah satu cara menanggulangi overcrowded dan menuju zero overstaying.
Peningkatan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga dilakukan. Beberapa layanan tersebut antara lain hak remisi, integrasi, pembinaan kemandirian, kesehatan dan rehabilitasi.
Ditargetkan sebanyak 21.540 WBP akan mengikuti program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, sosial dan pasca rehabilitasi. Utami juga menambahkan, rencananya WBP yang telah melewati seluruh tahapan rehabilitasi akan didorong untuk menjadi konselor adiksi.
“Kami akan mendeklarasikan pemberian hak integrasi di pertengahan Januari ini. Jadi sudah dihitung sejak awal tahun. Nanti juga bisa direncanakan remisi tambahan bagi WBP yang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk negara. Selain itu kualitas WBP juga akan kita tingkatkan lagi dengan berbagai pelatihan yang tersertifikasi juga berkaitan dengan ketahanan pangan,” tambah Utami.
Revitalisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga akan dilakukan. Berbagai langkah kebijakan dalam manajemen maupun sumber daya manusia akan dilakukan untuk menjaga basan baran yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Banyak basan barang yang mangkrak, tidak dieksekusi sehingga biaya perawatan yang berasal dari APBN terus berjalan. Tahun ini kita akan merevitalisasi Rumah Penyimpanaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). Tahun 2019 sudah dimulai dengan menggunakan barcode system. Manfaatkan teknologi informasi kita buat historinya. Jika harus lelang ya lelang untuk menjaga nilai ekonomi,” jelas Utami.
Tidak hanya terkait dengan WBP, penataan SDM pun dilakukan untuk mencapai target kinerja. Perencanaan kebutuhan, peningkatan kapasitas hingga mekanisme reward and punishment akan diberlakukan secara masif.
Penguatan pengawasan juga akan terus dilakukan dengan adanya supervisi langsung dari jajaran Pimpinan Tinggi.