Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Kholid meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak anti terhadap kritik.
Hal itu disampaikan Kholid menanggapi pernyataan Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak yang menilai PKS menurunkan wibawa Prabowo dengan menyatakan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tak tegas menyikapi polemik di Laut Natuna.
"Sejatinya, penguasa itu lebih membutuhkan kritik dibandingkan pujian," ucap Kholid, melalui keterangan tertulis, Minggu (5/1/2020).
"Jangan alergi dengan kritikan. Karena kritikan itu menyehatkan bagi kekuasaan," kata Kholid.
Baca: Reaksi Berbeda Tokoh Politik, Tanggapan Prabowo Subianto hingga Mahfud MD soal Klaim Natuna
Kholid meminta Dahnil tak merespons kritik dari PKS secara personal. Menurut Kholid, kritik yang ia berikan merupakan bentuk pengawasan publik.
Ia pun meminta Dahnil melihat kritik tersebut secara proporsional.
Kholid pun meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan seorang patriot.
Karena itu, ia meminta Prabowo menunjukkan ketegasan dalam sikap dan pernyataannya menyikapi masuknya kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Ia menambahkan, PKS sebagai sahabat mengingatkan agar Prabowo sebagai Menhan tetap bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Menurut Kholid, ada saatnya Pemerintah bersahabat dengan negara lain, tetapi ada saatnya pula bersikap tegas dan berwibawa, khususnya dalam menyikapi pelanggaran batas negara di Laut Natuna.
"Pak Prabowo seorang nasionalis dan patriot. Karena itu, kami minta tunjukkan hal tersebut dalam sikap dan pernyataaannya. Pilihan diksi dalam diplomasi sangat penting. Karena itu mencerminkan sikap politik kita," kata Kholid.
"Istana, Menlu dan TNI sudah tegas dan lugas sikapnya. Jadi jangan membingungkan publik dengan sikap yang terkesan lembek dan santai. Itu tidak baik dan tidak pantas," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Prabowo atas persoalan klaim China terhadap Perairan Natuna.
Menurut dia, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut.