Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal perbedaan pendapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Moeldoko menilai penyelesaiaan permasalahan antara RI dengan China dapat dilakukan melalui dua bentuk pendekatan, yakni diplomatik dan militer.
"Diplomasi dimulai dengan yang soft sampai dengan yang hard. Berikutnya pendekatan militer atau keamanan, pertahanan keamanan," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Baca: Pelanggaran Kapal-Kapal Tiongkok di Laut Natuna, Jokowi: Tidak Ada Kata Tawar Menawar!
Baca: Moeldoko: Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan Indonesia Tangkap Ikan di Perairan Natuna
Baca: Respons Moeldoko Sikapi Usulan Natuna Jadi Provinsi: Aturan Moratorium Masih Berlaku
Moeldoko memastikan bahwa pemerintah sudah melakukan kedua bentuk pendekatan tersebut.
Bahkan, Kementerian Luar Negeri disebut tengah melakukan diplomasi dengan negeri tirai bambu untuk dapat menyelesaikan masalah ini.
"TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area (Natuna) itu," kata dia.
Apapun bentuk pendekatan yang dilakukan, mantan Panglima TNI itu menambahkan, pemerintah akan tetap memprioritaskan kedaulatan dari kepentingan-kepentingan lain.
"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ucap dia.
Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," kata dia.
Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru meminta kepada pemerintah untuk memberikan tindakan tegas terhadap aksi kapal-kapal China tersebut.
Menurutnya, apa yang dilakukan China dengan sengaja melindungi aktivitas penangkapan kapal nelayan mereka di Natuna jelas melanggar kedaulatan Indonesia.
"Pisahkan dan bedakan Pencurian Ikan dengan Investasi! Bedakan pencurian ikan dengan persahabatan antar negara," tegas Susi melalui unggahan di akun Twitter pribadinya.
Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal peristiwa yang terjadi di Natuna. Kepala Negara berpendapat, pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.
"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Dalam sambutannya Jokowi menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaultan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD bersikap tegas terhadap masuknya kapal asing asal China ke wilayah perairan Natuna.
Mahfud menyampaikan, tidak ada negosiasi atas kasus tersebut. Sebab menurut dia, perairan Natuna yang ada di Kepulauan Riau mutlak merupakan wilayah Indonesia.
"Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).
Menurut Mahfud, perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.
Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Susi dan Prabowo Beda Pendapat Soal Natuna, Ini Komentar Moeldoko"