Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut China enggan berkonflik dengan Indonesia adanya kapal nelayan dan coast guard China memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.
Luhut mengklaim China sudah mengurangi nelayannya menangkap ikan di perairan Natuna.
"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan, mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga."
"Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Menurut Luhut, hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya kapal China yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Luhut mengatakan wilayah ZEE lebih berkenaan dengan potensi ekonomi, bukan kedaulatan.
"ZEE itu bicaranya ialah mengenai ekonomi kan bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu," kata politisi Partai Golkar ini.
Luhut juga meminta semua pihak tak mudah menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia kepada China karena masalah ini.
Berbeda halnya jika kapal China memasuki laut teritorial Indonesia.
Hal itu bisa disebut telah melanggar kedaulatan Indonesia.
"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding batas wilayah kita. Enggak ada," terang Luhut.
Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Sikap Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait masuknya kapal China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar kedaulatan terkait masalah perairan Natuna.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/1/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung pernyataan sejumlah menterinya dinilai sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.
"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi, dilansir kanal YouTube KompasTV.
Jokowi sebelumnya memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, teritorial negara kita," ujarnya.
Tanggapan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews.
Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.
"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."
"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.
"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud.
Sedangkan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.
Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.
"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," ujar Mahfud.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)