Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari terakhir beredar video beredar terkait testimoni pernyataan Panglima TNI, Jenderal (TNI) Hadi Tjahjanyo terhadap salah satu kandidat dalam pemilihan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
Video itu ramai diperbincangkan termasuk adanya pihak-pihak yang menyudutkan Panglima TNI.
Menanggapi hal tersebut, pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai hal tersebut wajar sebagai seorang yang saling mengenal dan meminta semua pihak tidak perlu mempolitisir.
"Saya kira itu biasa saja. Masih dalam tahap kewajaran, tidak perlu dipolitisir dan dibesar-besarkan," ujar pria yang akrab dipanggil Simon dalam keterangan pers, Kamis (16/1/2020).
Yang menjadi persoalan, kata dia saat video tersebut diframing ulang untuk tujuan politik tertentu.
Baca: Diisi Figur Kompeten dan Profesional, Pengamat Intelijen Apresiasi Rotasi Pejabat Polri
Baca: Demi Perbaikan, Pengamat Intelijen Ini Dukung Revisi UU KPK
Baca: Peluncuran dan Bedah Buku Indonesia Optimis Karya Ngasiman Djoyonegoro
Direktur eksekutif Centre of Intelligence and Strategic Studies (CISS) ini menyebut upaya framing cenderung ada tendensi untuk menyerang figur Panglima TNI sehingga hal itu sangat disayangkan.
“Saya kira, Panglima TNI bukan orang yang tidak tahu batas-batas kewajaran dalam memberikan komentar, testimoni atau kesaksian apapun di tengah situasi politik yang masih memanas ini,” tegas Simon.
Panglima TNI saat ini masih memiliki komitmen yang kuat dan kinerja yang mumpuni dalam mengkonsolidasikan lini pertahanan dan keamanan negara.
“Tidak mungkinlah seorang Panglima TNI mengurusi hal-hal teknis seperti itu, apalagi sampai menggerakkan pasukan untuk mensukseskan seseorang menduduki jabatan organisasi swasta,” Kata Simon.
Simon berharap pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap video ini dapat berpikir jernih dan melihat konteks kejadian.
Tidak menghakimi secara sepihak, apalagi turut serta memperkeruh situasi politik dalam negeri.
"Jangan mengumbar syahwat untuk menjadi pejabat publik atau menduduki jabatan tertentu di struktur pemerintahan Jokowi jilid 2 yang baru saja terbentuk," katanya.