News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

100 Hari Kabinet Jokowi

Prabowo Dikritik Sering ke Luar Negeri, Jokowi: Dalam Rangka Diplomasi Pertahanan Negara

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kanan), dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) usai meninjau pameran alutsista di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapim Kemhan, TNI dan Polri Tahun 2020 mengusung tema 'Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI'. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat dikritik lantaran dinilai terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri.

Menanggapi kritikan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.

"Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan negara kita, bukan untuk yang lain-lain," tegas Jokowi yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (23/1/2020).

Jokowi menegaskan apabila masih ada yang memertanyakan hal itu, menurutnya orang tersebut tidak mengerti diplomasi pertahanan.

Ia menuturkan, Prabowo mengunjungi negara-negara tertentu juga dalam rangka meninjau alutsista yang rencananya akan dibeli pemerintah.

"Semuanya dicek secara detail dan itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan tidak sekali dua kali," tegasnya.

"Banyak ini yang engga tahu," tutur Jokowi.

Presiden PKS Kritik Prabowo

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman melempar kritikannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ia dikritik lantaran posisinya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto kerap kali ke luar negeri.

Prabowo Subianto diketahui telah berkunjung ke tujuh negara.

Sohibul juga mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang dinilai kurang tegas dalam penanganan kapal laut asing di perairan Laut Natuna.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai diskusi bertajuk Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Sohibul Iman menyatakan seorang pejabat harus mau dikritik.

Ia juga yakin Prabowo Subianto bukan sosok yang anti dikritik.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini