News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

100 Hari Kabinet Jokowi

100 Hari Kabinet Jokowi, Rocky Gerung: Kesetaraan Dihilangkan, Harapan Ditutup, Itu Bikin Frustasi

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengamat politik Rocky Gerung

TRIBUNNEWS.COM - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin akan memasuki 100 hari pada 30 Januari mendatang.

Terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019, sejumlah rekam jejak kerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perhatian publik.

Melihat kinerja Jokowi-Maruf di pemerintahan, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya.

Rocky menyebut, di masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini tidak ada rasa aman yang didapat warga negara.

Pengamat Politik Rocky Gerung (kiri) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kanan). Rocky Gerung menilai Jokowi tengah berusaha agar tak dilengserkan. (Kolase YouTube/Rocky Gerung Official/Sekretariat Presiden)

Hal tersebut diungkapkan Rocky Gerung dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (29/1/2020).

"Tidak ada rasa aman kalau seluruh kebijakan sosial tidak menghasilkan kemakmuran, atau perut kosong segala macam dan ketegangan sosial terus berlangsung di sudut kota," ujar Rocky.

Bahkan, Rocky menyebut 100 hari pemerintahan Jokowi sebagai 100 hari kebohongan baru.

"Jadi tumpukan persoalan itu, yang saya sebut 100 hari artinya kita menghitung 100 hari kebohongan baru," terangnya.

Rocky lantas menjelaskan, visi misi Jokowi terkait dengan soal pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

"Jangankan saya yang melihat dari atas, yang dari bawah pun langsung merasakan itu."

Rocky lantas menyinggung ucapan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang menyebut Tanjung Priok sebagai daerah sarang kriminal.

"Rakyat Tanjung Priok langsung merasa bahwa itu ada ketidakadilan," ujar Rocky.

"Yang diucapkan oleh Menteri Yasonna Laoly yang menuduh Tanjung Priok jadi sarang kriminal," tambahnya.

Rocky menyebut, persoalan sosial tidak ada kanalisasinya.

Hal tersebut lantaran saat ini partai oposisi, yakni Partai Gerindra berada di dalam pemerintahan dan menjadi koalisi Pemerintahan Jokowi.

"Jadi bahayanya seluruh potensi kriminal sosial itu yang seharusnya ditangkap oleh oposisi."

"Supaya oposisi menghasilkan pikiran alternatif nggak terjadi, karena oposisi ikut mencari suaka di istana kan," ungkapnya.  

"Tapi orang bingung untuk menerangkan, ya tapi kan Pak Jokowi dipilih dua kali selama 10 tahun, itu misterinya," kata Rocky.

Lebih lanjut, Rocky menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut.

"Lima tahun pertama gagal, ekonomi tumbuh tidak sesuai dengan yang diharapkan, keakraban sosial tidak terjadi," kata Rocky. 

Karena itu, Rocky menyebut, hal itu adalah wujud dari kegagalan Pemerintah Jokowi-Maruf. "Jadi itu kan artinya gagal, tetapi kenapa masih terpilih?" terangnya.

"Maka cuma dua kemungkinan, pemilih kita betul-betul sudah dungu atau pemilihannya curang itu," papar Rocky.

Rocky lantas menyebut, bahwa publik cukup cerdas dan yang curang adalah pelaksanaan pemilu.

"Yang beginian itu mungkin akan dibuka 3 atau 4 tahun kedepan dan mereka yang terlibat itu pasti akan disidang oleh pemimpin baru nanti," katanya.

Rocky berharap agar gerakan mahasiswa tetap memelihara ide dan harapan.

"Karena kita ingin republik ini diinvestasikan ulang sebagai hak untuk menikmati keadilan bersama," ujar Rocky.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini