News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

100 Hari Kabinet Jokowi

Asfinawati Sebut Sistem Pemerintahan Jokowi seperti Orde Baru, Fadjroel Rachman: Ini Keterlaluan!

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ayu Miftakhul Husna
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Fadjroel Rachman menanggapi soal rapor merah yang diberikan para aktivis terkait penegakan hukum di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin memasuki 100 hari pada Kamis (30/1/2020).

banyak rekam jejak kerja pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perhatian publik.

Melihat kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati memberikan tanggapannya soal kinerja Pemerintahan Jokowi selama 3 bulan ini.

Menurut Asfinawati, di era Jokowi kebebasan sipil terhambat dan kebebasan berpendapat terkekang.

Selain itu, juga ada sikap-sikap polisi yang represif.

Oleh karena itu, Asfinawati mengartikan situasi tersebut sama seperti situasi politik di era orde baru.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati dalam tayangan 'Dua Arah' YouTube Kompas TV, Senin (27/1/2020). (YouTube Kompas TV)

Hal tersebut diungkapkan Asfinawati dalam acara Satu Meja The Forum yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (30/1/2020).

"Yang harus kita ingat ketika awal-awal orde baru, masyarakat Indonesia juga euforia dengan Pak Soeharto."

"Karena pada waktu itu kalau saya dengar dari orangtua saya, orang harus ngantri BBM, orang harus ngantri bahan pokok."

"Dan kemudian massa-massa awal Soeharto adalah massa-massa keemasan beliau."

"Kemudian semakin lama tensi penghambatan kebebasan sipil semakin naik," ungkap Asfinawati.

Asfinawati lantas meninggung soal kasus yang sama terjadi di massa sekarang.

"Tapi juga bukan cuma itu saja, misalnya begini ada banyak sekali perampokan hak rakyat."

"Jadi ini ada orang sudah punya tanah karena mau ada pembangunan, dia harus menyingkir," ungkapnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini