Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan akan mencopot jajaran Pangdam hingga Kapolda yang terlambat menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.
Peringatan itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakornas Upaya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Manurut Jokowi, peringatan itu penting untuk disampaikan kembali mengigat ada jajaran di pemerintahan daerah, jajaran TNI dan Polri yang baru yang masuk daerah-daerah rawan kebakaran. Sehingga tidak tahu aturan main yang sudah dijalankan pemerintah sejak 2016.
"Aturannnya saya ulang, mudah-mudahan masih pada ingat. Yang lama mungkin ingat, yang baru mungkin belum tahu. Khusus TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati pangdamnya, hati-hati kapoldanya, hati-hati danrem, hati-hati dandim, hati-hati kapolresnya," kata Jokowi.
"Tegas saya sampaikan, pasti saya telpon ke panglima, ke kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, pangdam sama kapolda sudah diganti belum," tegas Jokowi.
Meski demikian, Jokowi memastikan tidak bisa mencopot kepala daerah yang terlambat menanggulangi Karhutla.
Baca: Rapat Terbatas Menentukan Simpatisan ISIS Bisa Pulang ke Indonesia
"Kalau nyopot gubernur, bupati, walikota engga bisa. Bedanya di situ saja," ucap Jokowi.
Presiden Jokowi pun tak lupa menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua pihak yang turut menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun sebelumnya.
"Tapi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara dalam menangania kebakaran hutan dan lahan di daerah terlebih ini pekerjaan yang rutin yang dilakukan setiap tahunnya," kata Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Rakornas itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Munardo.
Hadir pula, Menko PMK Muhadjir Efendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkominfo Jhonny G Plate, Mendagri Tito Karnavian, serta sederet pejabat terkait.