Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah rekam jejak Mardani Ali Sera, politikus PKS yang ingin agar 660 WNI eks ISIS dipulangkan.
Wacana memulangkan WNI eks ISIS masih menuai perdebatan di sejumlah kalangan.
Ada yang mendukung, tak sedikit yang menolak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya yang secara pribadi, menolak memulangkan WNI eks ISIS.
Namun, keputusan jadi tidaknya wacana ini masih akan dirapat terbataskan.
Baca: Mardani Ali Sera Ingin 660 WNI Eks ISIS Dipulangkan dan Dijaga: Mereka Anak Kandung Ibu Pertiwi
Baca: Soal Pemulangan WNI eks ISIS, Mardani Ali Sera: Seperti Virus Corona, Pemerintah Harus Proporsional
Pernyataan Jokowi tersebut menuai respons beragam, tak terkecuali dari politikus PKS, Mardani Ali Sera.
Mardani meminta agar pemerintah memulangkan 600 WNI eks ISIS dipulangkan dan dijaga.
Mardani berpendapat, Pemerintah mesti memilah-milah, mana yang teroris atau yang hanya jadi korban.
Ia mempersilakan WNI yang terbukti menjadi kombatan ISIS untuk dihukum atau dideradikalisasi.
"Tapi kalau anak-anak, ibu-ibu, orang-orang yang cuma menjadi korban ya harusnya mereka di-treatment dengan tepat, jangan semuanya dianggap musuh," kata Mardani, dikutip dari Kompas.com.
Mardani Ali Sera adalah satu di antara pentolan PKS yang kerap melontarkan kritikan pedas pada pemerintah.
Selain sebagai politikus PKS, Mardani Ali Sera juga dikenal sebagai anggota DPR RI yang kembali lolos ke Parlemen pada Pileg 2019.
Selain itu, ia pernah hampir dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Sandiaga Uno.
Namun, di akhir keputusan, PKS yang berkoalisi dengan Gerindra, mengajukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Baca: Jokowi Tolak Pemulangan WNI eks ISIS, Mardani Ali Sera : Mereka Anak Kandung Ibu Pertiwi
Baca: Mardani Ali Bantah Ada Politik Dagang Sapi Antara PKS dan Gerindra dalam Penentuan Wagub DKI
Berikut profil dan rekam jejak Mardani Ali Sera sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Biodata
Mardani Ali Sera lahir di Jakarta, 9 April 1968 dan menghabiskan masa kecilnya di Kelurahan Galur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Saat SMA, Mardani Ali Sera aktif di kegiatan keagamaan Kerohanian Islam (Rohis).
Dikutip dari situs resminya, pria yang kini berusia 52 tahun ini kuliah di Jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 1992.
Setelah lulus dari UI, Mardani mengajar di Universitas Mercu Buana, yang hingga kini masih dijalankannya.
Sambil mengajar, Mardani melanjutkan pendidikan pascasarjana (Magister dan Doktoral) di Universiti Teknologi Malaysi dan lulus pada 2000 (Master of Engineering) dan 2004 (Philosophiae Doctorate).
Pada 8 September 1991, ia menikah dengan Siti Oniah dan telah dikaruniai sembilan anak.
Selain aktif di partai, Mardani juga menjadi pengembang/developer Perumahan Palm Pavilion sejak Februari 2011.
Di PKS, Mardani Ali Sera menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS.
2. Harta kekayaan
Dalam laporan harta kekayaan yang diserahkan ke KPK pada 8 April 2019, Mardani memiliki harta senilai Rp 10.807.000.000.
Aset yang dimiliki Mardani Ali Sera disumbangkan oleh kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan.
Total, Mardani Ali Sera memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp 7.990.000.000 di Bekasi dan Bogor.
Aset lain yang cukup banyak dimiliki Mardani Ali Sera adalah kas dan setara kas senilai Rp 1.884.000.000.
Mardani juga memiliki satu motor keluaran tahun 2009 dan dua mobil Toyota senilai Rp 443 juta.
Selain itu, Mardani masih memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 470 juta dan harta lainnya Rp 220 juta.
Sayangnya, Mardani memiliki utang yang mengurangi jumlah asetnya senilai Rp 200 juta.
3. Sempat dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, semula PKS mengajukan Mardani Ali Sera sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Sandiaga Uno.
Namun di detik-detik akhir masa pendaftaran, PKS yang berkoalisi dengan Partai Gerindra malah mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Menanggapi hal itu, Presiden PKS, Sohibul Iman menyatakan, hal tersebut merupakan suatu kewajaran dalam politik, sebab politik memang tidak selalu linier.
"Selalu ada perubahan konstelasi sehingga kami harus merespon situasi yang berubah dengan tepat sekaligus proporsional."
"PKS mengutamakan dua hal yakni spirit kebersamaan dan prospek kemenangan," ungkap Sohibul dikutip dari Kompas.com, Minggu (25/9/2016).
Atas dasar itu dan kesepahaman dengan Gerindra, Sohibul menuturkan, PKS rela melepas posisi calon wakil gubernur, sekaligus mengubah komposisi pasangan calon.
4. Inisiator #2019GantiPresiden
Saat Pilpres 2019, Mardani Ali Sera kerap menggaungkan gerakan 2019 Ganti Presiden lewat cuitan di akun Twitter-nya.
Mardani mengemukakan alasan mengapa bukan menggunakan tagar yang mencantumkan nama calon presiden, misalnya #2019PrabowoPresiden.
Dikutip dari Kompas.com, ia mengakui, saat itu, PKS bersama Gerindra, PAN, dan Demokrat telah resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Namun ia merasa, belum semua massa akar rumput empat partai itu akan memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Karena itu, Mardani menggunakan gerakan #2019GantiPresiden untuk mengonsolidasi massa di akar rumput agar memilih Prabowo-Sandiaga.
"Karena di kami ada yang dukung Habib Rizieq, ada yang dukung UAS (Ustaz Abdul Somad)."
"Nah, kami perlu waktu untuk konsolidasi hingga nanti akhirnya masuk ke gelanggang kedua capres cawapres ini," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Namun, begitu Pilpres 2019 usai, ia telah menutup gerakan #2019GantiPresiden.
"Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai."
"Kenapa? karena itu sudah hari terakhir kampanye. Kalau sekarang apalagi sudah selesai kompetisinya."
"Kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
5. Ingin WNI Eks ISIS Dipulangkan
Terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, Mardani meminta pemerintah menyiapkan proposal penanganan yang matang terkait rencana tersebut.
Ia mengatakan, rencana pemulangan itu bisa menimbulkan masalah baru jika tak ditangani secara serius.
"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya. Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Selain itu, Mardani juga meminta pemerintah menjadi orang tua bagi WNI eks ISI karena mereka adalah anak kandung ibu pertiwi.
Seharusnya, pemerintah menjadi bapak, karena mereka adalah korban.
"Buat saya pemerintah harus jadi bapak, itu anak-anak nya yang sedang bermasalah," terang Mardani.
Menurut Mardani, para WNI ini seharusnya dicari tau latar belakang lalu motifnya bisa ikut dalam anggota ISIS.
"Karena ada yang terpapar paham dianggap itu bisa membuat masuk surga. Itu yang sangat dangkal."
"Mungkin ada yang terbujuk temannya," jelasnya.
Mardani kembali menegaskan 660 WNI eks ISIS ini seharusnya tetap dijaga.
"Mereka mesti tetap dianggap anak-anak kandung ibu pertiwi," ungkap Mardani dalam video yang diunggah kanal YouTube TVOneNews, Jumat (7/2/2020).
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Indah Aprilin) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Rakhmat Nur Hakim/Ardito Ramadhan)