Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS menjadi polemik dan perdebatan dari sejumlah pihak.
Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris turut angkat bicara terkait hal ini.
Ia menegaskan pihaknya kini tengah mengkaji soal wacana pemulangan para WNI eks ISIS.
Pemerintah juga akan membahasnya dalam rapat terbatas (Ratas) yang melibatkan beberapa lembaga yang terkait.
Irfan mengaku dalam hal ini, BNPT tidak dapat mengatasinya sendiri.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam program KABAR PETANG, yang Tribunnews lansir dari Youtube tvOneNews, Senin (10/2/2020).
"Saya ulangi kembali penegasan bapak kepala BNPT tentang isu yang menghangat pekan ini, yakni FTF (foreign terrorist fighter/teroris asing)," ujarnya.
"Jadi pemerintah Indonesia nanti pada saatnya akan menggelar Ratas dengan melibatkan lembaga yang terkait," jelasnya.
Lebih lanjut Irfan menambahkan bahwa BNPT tidak sendiri dan tidak cukup untuk mengatasi itu.
"Yang di Indonesia aja kami sudah kewalahan, apa lagi datang dengan ideologi," jelasnya.
Irfan juga mengaku selama ini pihaknya tengah melakukan pengkajian dan pembahasan lebih dalam terkait kelebihan dan kekurangan terkait pemulangan WNI eks ISIS.
"Kepala BNPT menegaskan dalam rapat-rapat internal di BNPT selalu menggali dan mengaji plus minus jika para ratusan WNI eks ISIS ini pulang," kata Irfan.
Mengingat BNPT sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam memulangkan WNI eks ISIS ini.
Baca: Soal Opsi Pemulangan WNI Eks ISIS, Maruf Amin: Masih Dikaji dari Berbagai Aspek
Namun, tak sedikit mereka yang kembali ke Tanah Air melakukan aksi terorisme lagi.
"Mereka dipulangkan atau pulang sendiri mereka beraksi," ujarnya.
"Kami prihatin mendengarkan menyimak dari ICRC, tapi lebih prihatin lagi kalau mereka pulang ke Indonesia membantai semua warga Indonesia, karena mereka menolak Pancasila," jelasnya.
"Ini ancaman ideologi," imbuhnya.
"Ancaman seperti apa pak dari analisa BNPT?" tanya pembawa acara.
Irfan kemudian menyinggung terkait insiden bom bali dan bom bunuh diri di Jolo, Filipina.
Baca: Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Komnas HAM Sebut Harus Ada Indentifikasi: Kalau Terpapar Ya Diadili
"Banyak pengalaman, kasus bom Bali, si Rullie bom gereja di Filipina, mereka sudah pulang," ujarnya.
Di sisi lain, Irfan mengatakan kalau pun akhirnya para WNI eks ISIS harus dipulangkan maka wajib dilakukan profiling terhadap mereka.
"Sebelum isu menghangat, bersama teman-teman kedeputian di Menkopolhukam di BNPT, kami selalu mengangkat isu kalaupun ada nantinya (WNI eks ISIS pulang) itu kan harus ada verifikasi berlapis," ujelasnya.
"Pada satu sisi ini sangat komplek, ideologi itu tidak mudah kita tuntaskan," ujarnya.
"Dengan sekejap menerima atau tidak menerima, semua ada kelebihan dan kekurangannya," kata Irfan.
Oleh karena itu, kini BNPT secara koordinatif mengkomunikasikan dengan Kemendagri, Polri, TNI, Kemensos, dan lembaga terkait lainnya.
Wakil Presiden Maruf Amin Sebut Pemerintah Tengah Mengkaji Pemulangan WNI Eks ISIS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan saat ini pemerintah tengah dalam tahap pengkajian terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air.
Saat ini pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak.
Serta akan mengupayakan jalan terbaik dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait.
"Itu masih dibahas dan akan dikaji apakah mereka tidak dipulangkan atau sebaliknya," ujarnya yang dilansir dari YouTube tvOneNews, Senin (10/2/2020).
Kalaupun ratusan WNI eks ISIS ini harus dipulangkan, Ma'ruf Amin menyebut harus ada konsekuensi-konsekuensi tertentu.
Baca: Keaman Negara Harus Dipertimbangkan Sebelum Memulangkan Eks ISIS
"Atau akan dipulangkan namun dengan konsekuensi-konsekuensi lainnya seperti apa," kata Ma'ruf Amin.
Dalam kesempatan itu Wakil Presiden RI ini mengungkapkan telah ada beberapa alternatif yang tentunya akan dipilih setelah dikaji lebih luas.
Di sisi lain, ia juga menuturkan bahwa pemerintah juga akan membahasnya lebih dalam dan dari berbagai aspek.
"Kami lihat dulu situasinya," ujarnya.
"Sehingga ini akan dibahas lebih menyeluruh dari berbagai aspek," jelasnya. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)