"Kalau kita baca di media hari ini, partai-partai oposisi misalnya PKS sudah menyatakan WNI di Wuhan saja diambil kenapa yang di Suriah dibiarkan," terang Ridlwan Habib.
Menurutnya, tekanan politik ini konteksnya sangat berbeda.
"Tapi saya ingin sampaikan, PKS menggunakan momentum ini untuk berdiskusi secara politis kepada pemerintah," ujarnya.
Ia mengatakan resiko politik ini yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Ridlwan menyebut kalau pemerintah Indonesia siap dengan tiga resiko itu kemungkinan memilih opsi membiarkan WNI eks ISIS bisa saja diambil.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)